jpnn.com, JAKARTA - Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partonan Daulay menyebut guru honorer bisa bergembira, setelah pemerintah memberikan tambahan insentif sebesar Rp100 ribu per bulan yang dimulai pada 1 Januari 2026.
"Guru honorer tentu sangat bersyukur. Paling tidak, ada tambahan anggaran untuk menutupi kebutuhan pokok sehari-hari," kata Saleh melalui layanan pesan, Sabtu (27/12).
BACA JUGA: Bang Saleh: Guru Honorer Layak Bergembira atas Kenaikan Insentif Bulanan
Saleh menuturkan guru honorer sebelumnya pada 2024 sudah menerima insentif sebesar Rp 300 ribu per bulan, sehihgga total besar tambahan yang diterima menjadi Rp 400 ribu.
"Apakah ini sudah ideal? Tentu belum. Kemendikdasmen harus bekerja keras lagi agar insentif ini bisa lebih tinggi lagi," ujarnya.
BACA JUGA: 5 Berita Terpopuler: Beban Fiskal Berat, Nasib Honorer Non-Database BKN Disinggung, Tidak Ada Rekrutmen PPPK Semuanya PNS
Namun, kata legislator fraksi PAN itu, kenaikan insentif tidak serta merta dinikmati seluruh pengelola lembaga pendidikan seperti tenaga administratif.
Menurutnya, tugas tenaga administratif ini sebenarnya tidak kalah berat dengan guru.
BACA JUGA: Penantian Panjang Berakhir, 8.344 Honorer di Jember Terima SK PPPK Paruh Waktu
Mereka harus menyiapkan kelas, absensi, alat tulis, alat peraga, alat olah raga, hingga mengurusi dana BOS.
Termasuk, kata Saleh, tenaga administratif juga menginventarisasi barang kebutuhan sekolah sampai mengingatkan siswa membayar SPP.
"Kalau SPP tidak lancar, otomatis semua aktivitas akan terkendala. Karena itu, mau tidak mau, ikhlas atau tidak, mereka harus sabar menjalani semuanya," ujarnya.
Saleh menuturkan tenaga administratif ini sebenarnya belum menerima insentif tambahan, meski tugas mereka juga berat dalam dunia pendidikan.
"Tenaga administratif pendidikan tidak pernah menerima tunjangan sertifikasi," kata dia.
Saleh mengatakan tenaga administratif ini seolah terlupakan ketika semua pihak membahas kesejahteraan guru.
"Faktanya mereka juga harus membiayai kebutuhan keluarganya yang tidak kalah beratnya dengan keluarga guru," ujar dia.
Saleh berharap Kemendikdasmen dalam waktu dekat ini harus memberikan tambahan honor, insentif, atau tunjangan bagi tenaga administratif di dunia pendidikan.
"Keberpihakan harus dibuktikan dengan tindakan nyata. Contoh sederhana ialah membuka ruang yang lebih luas bagi penggunaan dana BOS untuk menunjang kesejahteraan mereka."
"Kalau peduli, tentu tidak perlu berbelit. Narasinya boleh kecil, tetapi dampaknya harus terasa," kata dia. (ast/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Beban Fiskal Berat, Honorer Tetap Diangkat jadi ASN, Ini Pertimbangan Utamanya
Redaktur : M. Rasyid Ridha
Reporter : Aristo Setiawan
