Pantau - Pemerintah Aceh menetapkan pembangunan infrastruktur konektivitas di wilayah dataran tinggi sebagai prioritas utama dalam percepatan pemulihan pascabencana, khususnya di Aceh Tengah, Bener Meriah, dan Gayo Lues.
Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, M. Nasir, menyatakan bahwa pembukaan akses jalan di kawasan tersebut merupakan "urat nadi" ekonomi masyarakat yang terdampak.
Perbaikan Jalan dan Jembatan Dipercepat untuk Jamin DistribusiPemerintah Aceh berkomitmen untuk memprioritaskan perbaikan titik-titik krusial guna menjamin kelancaran distribusi logistik dan bahan bakar minyak (BBM).
Menurut M. Nasir, kelancaran distribusi logistik dan kecukupan stok akan berdampak langsung pada pemulihan ekonomi masyarakat, khususnya sektor pertanian dan perkebunan.
Infrastruktur yang menjadi prioritas mencakup jembatan penghubung antara Kabupaten Bireuen dan Bener Meriah, Jalan Simpang KKA–Bener Meriah, jalan lintas Pameu–Aceh Tengah, jalur Nagan Raya–Aceh Tengah, dan poros Aceh Tengah–Gayo Lues.
Pemulihan mobilitas antar-kabupaten di dataran tinggi dinilai sebagai agenda mendesak oleh Pemerintah Aceh.
Relokasi Warga dan Inovasi Material PascabencanaSelain pembangunan infrastruktur, Sekda Aceh menekankan pentingnya relokasi warga terdampak bencana ke lokasi yang lebih aman.
Ia meminta Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah untuk memastikan akurasi data jumlah rumah yang terdampak banjir dan longsor.
M. Nasir menegaskan bahwa masyarakat harus memiliki rumah layak agar ekonomi keluarga dapat pulih kembali.
Sebagai upaya percepatan rehabilitasi, Sekda juga memberikan arahan agar kayu gelondongan sisa banjir dan longsor dapat dimanfaatkan sebagai material pembangunan jembatan dan rumah warga yang rusak.
Kondisi Terkini dan Harapan DaerahBupati Aceh Tengah, Haili Yoga, menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Aceh, Kodam IM, Polda Aceh, dan instansi terkait yang telah memberikan dukungan penuh dalam penanganan bencana.
Ia menyatakan bahwa kondisi ekonomi masyarakat mulai membaik seiring pulihnya akses jalan antar-kabupaten.
Namun demikian, masih terdapat sejumlah desa yang terisolir dan hanya dapat dijangkau melalui jalur udara untuk distribusi bantuan logistik.
Untuk itu, Haili Yoga meminta dukungan lanjutan dari Pemerintah Aceh, khususnya melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), untuk membuka akses jalan ke desa-desa tersebut agar bantuan dan aktivitas masyarakat dapat kembali normal.
