Pantau - Pernyataan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian terkait kompetisi insentif fiskal untuk pemerintah daerah (pemda) menuai apresiasi dari kalangan analis politik dan akademisi yang menilai kebijakan ini strategis, adaptif, dan sejalan dengan kebutuhan fiskal nasional.
Namun, mereka juga mengingatkan agar insentif ini tidak hanya berorientasi pada tingkat serapan anggaran, melainkan pada outcome dan dampak riil terhadap masyarakat.
Skema Kompetisi: Dorong Belanja Berkualitas dan Persaingan SehatKementerian Dalam Negeri menyiapkan mekanisme insentif fiskal sebesar Rp1 triliun untuk pemda dengan kinerja terbaik dalam pengelolaan APBD 2025.
Penilaian dilakukan berdasarkan realisasi pendapatan dan belanja, dengan target mendorong percepatan anggaran, menggerakkan ekonomi daerah, serta memacu daya saing antardaerah secara sehat menjelang akhir tahun.
Karyono Wibowo dari Indonesia Public Institute (IPI) menyebut strategi ini sebagai langkah yang "tepat dan strategis," khususnya dalam konteks efisiensi transfer ke daerah (TKD).
Namun ia menekankan bahwa penilaian harus berorientasi pada dampak nyata, bukan hanya serapan anggaran.
Analis Minta Hindari Belanja Simbolik dan Kejar TayangAkademisi dari Universitas Nusa Cendana, Ricky Ekaputra Foeh, menyebut kebijakan ini sebagai respon rasional atas potensi perlambatan ekonomi.
Namun ia mengingatkan risiko belanja kejar tayang di akhir tahun yang dapat berdampak pada inefisiensi dan rendahnya kualitas belanja daerah.
“Dalam literatur kebijakan publik, kinerja fiskal tidak pernah direduksi hanya pada tingkat penyerapan. Yang relevan adalah perubahan nyata yang dihasilkan,” ungkap Ricky.
Potensi penyimpangan juga perlu diwaspadai, jika insentif fiskal digunakan sebagai simbol politik alih-alih instrumen kesejahteraan.
Evaluasi Harus Gunakan Indikator Dampak Sosial dan Keterlibatan IndependenPara analis merekomendasikan agar indikator penilaian disempurnakan, antara lain:
Efisiensi belanja (output-cost ratio)
Dampak terhadap indikator sosial seperti kemiskinan, pengangguran, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Keberlanjutan program hasil belanja APBD
Mereka juga mendorong pelibatan lembaga independen dalam evaluasi agar menjamin transparansi dan akuntabilitas proses penilaian.
Penghargaan Akan Diserahkan Presiden Awal 2026Insentif fiskal dijadwalkan akan diberikan pada Januari 2026 kepada 2 provinsi, 2 kota, dan 5 kabupaten terpilih, berdasarkan kinerja hingga 31 Desember 2025.
Penyerahan penghargaan kemungkinan dilakukan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto, sebagai bentuk apresiasi terhadap tata kelola anggaran daerah yang efektif dan berdampak.
