Pantau - Anggota Komisi I DPR RI Fraksi PKB, Oleh Soleh, menyatakan dukungannya atas pencalonan Indonesia sebagai Presiden Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk periode 2026.
Menurut Oleh, pencalonan ini menjadi kesempatan strategis bagi Indonesia untuk menjelaskan secara menyeluruh berbagai isu HAM yang selama ini sering menjadi sorotan dalam forum internasional.
"Misalnya soal Papua, soal orang hilang. Penyudutan terhadap pelanggaran HAM di Indonesia tidak pernah berhenti," ungkapnya.
Peluang Tingkatkan Diplomasi Global dan Pulihkan CitraOleh Soleh menilai, posisi sebagai Presiden Dewan HAM PBB dapat menjadi sarana propaganda positif yang penting untuk memulihkan citra Indonesia di mata dunia.
"Jika Indonesia terpilih, maka level kepercayaan dunia terhadap Indonesia dalam diplomasi global juga meningkat," ia mengungkapkan.
Lebih jauh, Oleh juga menilai bahwa pencalonan ini membuka peluang untuk meningkatkan posisi Indonesia di panggung global.
Ia menyebut kemungkinan bahwa Indonesia bisa masuk ke jajaran Dewan Keamanan Tetap PBB, yang saat ini hanya diisi oleh lima negara dengan hak veto.
"Karena jumlah penduduk Indonesia dan jumlah muslim yang termasuk terbesar," kata Oleh, menyampaikan alasan potensialnya.
Dukungan Internasional dan Rangkaian Sejarah KeanggotaanKementerian Luar Negeri RI sebelumnya telah mengumumkan bahwa Indonesia menjadi calon Presiden Dewan HAM PBB periode 2026.
Menteri Luar Negeri, Sugiono, menyampaikan bahwa pencalonan ini mendapat dukungan dari negara-negara di kawasan Asia-Pasifik.
Penetapan negara yang akan mengisi jabatan Presiden Dewan HAM PBB dijadwalkan akan diputuskan dalam pertemuan Dewan HAM PBB pada 8 Januari 2026.
Apabila Indonesia terpilih, jabatan Presiden Dewan HAM PBB akan diemban oleh Wakil Tetap Republik Indonesia untuk PBB di Jenewa, Sidharto Suryodipuro.
Untuk periode 2024–2026, Indonesia saat ini berstatus sebagai anggota Dewan HAM PBB.
Indonesia terpilih kembali sebagai anggota Dewan HAM PBB pada 10 Oktober 2025, setelah meraih 186 suara dari total 192 negara yang hadir dalam pemilihan di Markas Besar PBB, New York, Amerika Serikat.
Indonesia sendiri memiliki rekam jejak sebagai anggota Dewan HAM PBB dalam beberapa periode sebelumnya, yaitu 2006–2007, 2007–2010, 2011–2014, 2015–2017, dan 2020–2022.
