Jakarta, VIVA – Anggota Komisi I DPR RI Fraksi PKB, Oleh Soleh menyambut positif masuknya Indonesia sebagai nominator Presiden Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) periode 2026.
Dia mendukung penuh Indonesia menjadi Presiden Dewan HAM.
Oleh Soleh mengatakan, jika Indonesia terpilih menjadi Presiden Dewan HAM PBB, maka Indonesia akan mempunyai kesempatan untuk menjelaskan secara komprehensif perihal isu-isu HAM yang ada di Tanah Air. Selama ini, beberapanperistiwa pelanggaran HAM di Indonesia kerap bergulir di rapat Dewan PBB.
"Misalnya soal Papua, soal orang hilang. Kan penyudutan terhadap pelanggaran HAM di Indonesia tidak pernah berhenti," kata Oleh, Minggu, 28 Desember 2025.
Menurut Oleh Oleh, jika Indonesia terpilih menjadi Presiden Dewan HAM PBB, posisi itu bisa menjadi alat propaganda yang positif. Khususnya untuk mengembalikan citra Indonesia di mata internasional.
"Jika Indonesia terpilih, maka level kepercayaan dunia terhadap Indonesia dalam diplomasi global juga meningkat," tutur dia.
Selain itu, kata Oleh, masuknya Indonesia sebagai calon Presiden Dewan HAM PBB membuka peluang untuk meningkatkan posisi. Menurut dia, bukan tidak mungkin Indonesia ke depan akan masuk dalam jajaran Dewan Keamanan Tetap di PBB yang memiliki hak veto.
"Karena jumlah penduduk Indonesia dan jumlah muslim (salah satu) yang terbesar," ujar Oleh.
Sebelumnya diberitakan, Indonesia resmi dinominasikan sebagai Ketua Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) oleh negara anggota kelompok Asia-Pasifik, untuk masa jabatan tahun 2026.
Kementerian Luar Negeri RI dalam pernyataan tertulis menyampaikan bahwa nominasi tersebut akan ditetapkan dalam Pertemuan Dewan HAM PBB pada 8 Januari 2026.
"Penetapan ini mencerminkan kepercayaan negara-negara di kawasan Asia Pasifik terhadap peran dan kepemimpinan Indonesia dalam memajukan agenda HAM di tingkat global," tulis Kemlu RI
Apabila nantinya ditetapkan sebagai Presiden Dewan HAM PBB, Indonesia berkomitmen akan memimpin jalannya sidang dan proses internal badan tersebut secara objektif, inklusif, dan berimbang.
Kemlu RI memastikan bahwa jabatan tersebut akan diemban oleh Wakil Tetap RI untuk PBB di Jenewa Sidharto Suryodipuro.
Dukungan luas negara-negara Asia Pasifik terhadap pencalonan Indonesia menunjukkan keyakinan mereka terhadap rekam jejak Indonesia sebagai jembatan dalam isu-isu HAM serta komitmen yang konsisten dalam memperjuangkan isu kemanusiaan di berbagai belahan dunia.
