JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengalokasikan anggaran cukup besar untuk memperkuat sistem teknologi pemantauan kota dan mitigasi banjir dalam APBD 2026.
Di sektor komunikasi dan informatika, Pemprov menyiapkan Rp185,29 miliar untuk layanan managed service CCTV dan Rp18,25 miliar untuk sistem pengendalian banjir.
“Pemprov DKI Jakarta mengalokasikan Rp185,29 miliar untuk managed service CCTV dan Rp18,25 miliar untuk sistem pengendalian banjir,” ujar Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) DKI Jakarta, Michael Rolandi dalam keterangan resminya dikutip Minggu (28/12/2025).
Dana CCTV digunakan untuk operasional, perawatan, serta peningkatan kualitas jaringan kamera pengawas di titik-titik strategis.
Baca juga: APBD DKI 2026 Prioritaskan Pendidikan, Anggaran Tembus Rp 19,75 Triliun
Kamera akan terhubung dengan pusat kendali, sehingga aparat bisa memantau kondisi kota secara real time dan bergerak cepat jika terjadi gangguan, kecelakaan, atau tindak kejahatan.
var endpoint = 'https://api-x.kompas.id/article/v1/kompas.com/recommender-inbody?position=rekomendasi_inbody&post-tags=apbd dki 2026, Teknologi Pengendalian Banjir, Sistem CCTV Kota, Mitigasi Bencana Jakarta&post-url=aHR0cHM6Ly9tZWdhcG9saXRhbi5rb21wYXMuY29tL3JlYWQvMjAyNS8xMi8yOC8xMTI0NTY3MS9hcGJkLWRraS0yMDI2LXJwLTE4NS1taWxpYXItdW50dWstY2N0di1ycC0xODI1LW1pbGlhci11bnR1ay1wZW5nZW5kYWxpYW4=&q=APBD DKI 2026: Rp 185 Miliar untuk CCTV, Rp 18,25 Miliar untuk Pengendalian Banjir§ion=Megapolitan' var xhr = new XMLHttpRequest(); xhr.addEventListener("readystatechange", function() { if (this.readyState == 4 && this.status == 200) { if (this.responseText != '') { const response = JSON.parse(this.responseText); if (response.url && response.judul && response.thumbnail) { const htmlString = `Langkah ini juga diharapkan membantu penataan lalu lintas dan pemantauan keramaian di ruang publik.
Sementara itu, anggaran Rp18,25 miliar diarahkan pada sistem pengendalian banjir berbasis teknologi.
Dana tersebut digunakan untuk pengembangan sistem pemantauan, pengolahan data, hingga integrasi dengan pintu air dan pompa.
Untuk diketahui, APBD DKI Jakarta 2026 ditetapkan sebesar Rp81,32 triliun.
Jumlah ini turun sekitar Rp10,54 triliun dibandingkan APBD 2025 yang mencapai Rp91,86 triliun.
Penurunan terjadi dari pemerintah pusat dari Rp26,14 triliun menjadi Rp11,16 triliun.
Penurunan terbesar terjadi pada Dana Bagi Hasil (DBH) pajak yang turun Rp14,79 triliun.
Baca juga: APBD DKI Jakarta 2026 Ditetapkan Rp 81,32 Triliun, Turun dari Tahun Ini
Untuk infrastruktur pelayanan publik dialokasikan 43,06 persen dari total belanja di luar bantuan keuangan, melebihi ketentuan minimal 40 persen.
Anggaran tersebut, antara lain diarahkan untuk:- peningkatan infrastruktur kota: Rp3,77 triliun
- peningkatan daya saing ekonomi: Rp582 miliar
- peningkatan modal manusia: Rp17,58 triliun
- program penghidupan mandiri masyarakat: Rp2,70 triliun
- transformasi tata kelola pemerintahan: Rp2,36 triliun
- mobilitas dan kawasan berorientasi transit: Rp7,82 triliun
- pembangunan rendah karbon dan ketahanan iklim: Rp6,27 triliun
Pada sektor pekerjaan umum dan tata ruang, anggaran diarahkan untuk:
- pengendalian banjir: Rp3,64 triliun




