Ribuan buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI bersama Partai Buruh akan menggelar aksi demonstrasi selama 29 dan 30 Desember 2025. Aksi ini akan dipusatkan di Istana Negara atau DPR, Jakarta, untuk menolak penetapan Upah Minimum Provinsi atau UMP DKI Jakarta Tahun 2026.
Sekitar 1.000 buruh akan berunjuk rasa besok (29/12) dan sedikitnya 10 ribu orang pada Selasa (30/12). Buruh yang menggelar demonstrasi besok akan berkumpul di kawasan Patung Kuda, Jakarta, mulai pukul 10.00 WIB.
Sedangkan pada Selasa (30/12), puluhan ribu buruh berencana konvoi sepeda motor dari berbagai wilayah Jawa Barat menuju Jakarta.
KSPI menyatakan aksi itu menuntut pemberlakuan Upah Minimum Sektoral Provinsi atau UMSP DKI Jakarta 2026 yang dinilai layak dan berada di atas Kebutuhan Hidup Layak (KHL). Selain itu, menolak penetapan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) se-Jawa Barat yang dinilai tidak sesuai dengan konstitusi.
Presiden KSPI sekaligus Presiden Partai Buruh Said Iqbal menilai besaran UMP DKI Jakarta 2026 Rp 5,73 juta per bulan tidak masuk akal, jika dibandingkan dengan daerah penyangga industri seperti Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi, dan Kabupaten Karawang yang menetapkan upah minimum Rp 5,95 juta per bulan.
Menurut dia, biaya hidup di Jakarta jauh lebih tinggi, sehingga kebijakan itu dinilai menurunkan daya beli buruh. “Apakah masuk akal jika perusahaan-perusahaan raksasa yang berkantor di kawasan Sudirman dan Kuningan membayar upah lebih rendah dibandingkan pabrik panci di Karawang?” ujar Said dalam keterangan pers, dikutip Minggu (28/12).
Biaya hidup, khususnya biaya sewa tempat tinggal di wilayah Jakarta seperti Sunter, Pulogadung, Daan Mogot, Sudirman, dan Kuningan, dinilai jauh lebih tinggi dibandingkan wilayah penyangga seperti Cibarusah atau Babelan di Bekasi.
Demo buruh itu juga menolak besaran UMP DKI Jakarta 2026 dinilai masih berada di bawah hasil Survei Kebutuhan Hidup Layak yang dilakukan Badan Pusat Statistik atau BPS Rp5,89 juta per bulan di ibu kota. Hasil Survei Biaya Hidup (SBH) BPS juga menyebutkan bahwa biaya hidup di Jakarta mencapai Rp 15 juta per bulan.
“Bahkan jika hanya menggunakan acuan KHL Rp 5,89 juta, UMP Jakarta masih kurang Rp 160 ribu. Ini menunjukkan kebutuhan minimum buruh pun belum terpenuhi,” katanya.
Alasan ketiga berkaitan dengan penggunaan insentif transportasi, pangan, dan air bersih sebagai dasar kebijakan pengupahan. Menurut dia, insentif itu tak dapat dijadikan komponen upah minimum karena bersifat umum dan telah diberlakukan sejak lima tahun lalu, tepatnya pada masa Gubernur DKI Jakarta sebelumnya.
KSPI juga mengklaim telah melakukan pengecekan langsung kepada buruh di sejumlah kawasan industri Jakarta, seperti Cilincing dan Pulogadung. Hasilnya, dari sekitar 300 pekerja, hanya sekitar 15 orang atau 5% yang menerima insentif itu.
Berdasarkan kondisi itu , KSPI menuntut revisi UMP DKI Jakarta 2026 agar setara dengan KHL, yakni Rp 5,89 juta per bulan. Selain itu, menuntut kenaikan UMSP DKI Jakarta 2026 sebesar 2% - 5% di atas KHL, yang dihitung berdasarkan karakteristik sektor industri.
Terkait Jawa Barat, Said menyoroti pencoretan dan pengurangan rekomendasi UMSK yang telah diajukan oleh para bupati dan wali kota. Tindakan ini dinilai bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168 Tahun 2024. Buruh menuntut agar Gubernur Jawa Barat menetapkan seluruh rekomendasi UMSK tanpa perubahan.
Ia menyatakan akan menempuh dua langkah lanjutan, yakni mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terhadap penetapan UMP DKI Jakarta 2026 dan UMSK Jawa Barat, serta menggelar aksi demonstrasi secara besar-besaran.
Said menyatakan aksi dilakukan karena jalur dialog dengan pemerintah daerah dinilai telah buntu. Buruh berharap dapat menyampaikan aspirasi secara langsung kepada Presiden Prabowo Subianto.
