KEMENTERIAN Haji dan Umrah (Kemenhaj) memperpanjang masa pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BIPIH) tahap pertama bagi jemaah di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat yang terdampak bencana alam. Kebijakan ini diambil setelah pemerintah melakukan evaluasi terhadap progres pembayaran BIPIH secara nasional.
Wakil Menteri Haji dan Umrah, Dahnil Anzar Simanjuntak, mengatakan relaksasi diberikan sebagai bentuk keberpihakan pemerintah terhadap jemaah di daerah terdampak bencana agar tetap memiliki kesempatan melunasi biaya haji.
“Terkait daerah bencana Aceh, Sumut, dan Sumbar, kami memberikan relaksasi berupa perpanjangan waktu pelunasan tahap pertama sampai Januari,” kata Dahnil saat dihubungi, Minggu (28/12).
Baca juga : Mensos Usulkan Kenaikan Bantuan Jaminan Hidup Korban Bencana
Sementara itu, bagi wilayah yang tidak terdampak bencana, proses pembayaran BIPIH telah memasuki tahap kedua dengan batas akhir pelunasan pada 9 Januari. Pemerintah optimistis seluruh kuota haji nasional akan terpenuhi setelah tahap ini berakhir.
“Daerah-daerah lain masuk tahap pelunasan kedua sampai 9 Januari. Kami yakin kuota akan terpenuhi 100 persen setelah tahap kedua,” ujarnya.
Untuk mendukung percepatan pelunasan, Kemenhaj telah menginstruksikan seluruh jajaran di daerah, mulai dari tingkat provinsi hingga kabupaten/kota, untuk mengintensifkan pelayanan kepada jemaah.
Baca juga : Kemenhaj Beri Waktu Calon Jemaah Terdampak Bencana untuk Lunasi Bipih di Tahap 2
“Kakanwil Kementerian Haji dan Umrah se-provinsi serta kepala kantor kabupaten/kota sudah dimaksimalkan untuk percepatan pelunasan,” jelas Dahnil.
Selain itu, Kemenhaj juga berkoordinasi dengan bank-bank penerima setoran BIPIH agar tetap membuka layanan pada hari libur, guna memberikan kemudahan bagi jemaah dalam melakukan pembayaran.
“Termasuk bank penerima setoran agar membuka pelayanan di hari libur untuk mempermudah jemaah,” imbuhnya.
Upaya percepatan juga mencakup akselerasi pemeriksaan kesehatan jemaah haji agar seluruh tahapan persiapan berjalan seiring dengan jadwal pelunasan.
“Termasuk akselerasi pemeriksaan kesehatan jemaah,” kata Dahnil.
Kemenhaj menegaskan komitmennya untuk memastikan proses pembayaran dan persiapan ibadah haji berjalan optimal, inklusif, serta adaptif terhadap kondisi khusus di daerah terdampak bencana.
