TABLOIDBINTANG.COM - Ayu Aulia dihujat dan dibully karena pamer dirinya dilantik sebagai tim kreatif Kementerian Pertahanan (Kemhan). Kabar tersebut pun langsung menuai pro dan kontra.
Menanggapi polemik yang berkembang, pihak Kementerian Pertahanan akhirnya buka suara. Melalui Kepala Biro Informasi Pertahanan (Karo Infohan) Kemhan, Brigadir Jenderal TNI Rico Ricardo Sirait, kementerian menegaskan bahwa informasi tersebut tidak benar.
Kemhan memastikan Ayu Aulia tidak memiliki hubungan kerja, jabatan, maupun penugasan resmi dalam struktur kementerian, baik secara struktural maupun nonstruktural.
“Kemhan menegaskan bahwa Ayu Aulia tidak dilantik, tidak diangkat, dan tidak memiliki penugasan apa pun sebagai tim kreatif Kemhan,” ujar Rico dalam keterangan resmi.
Isu ini mencuat setelah Ayu Aulia mengunggah konten di akun Instagram pribadinya yang menampilkan rangkuman keikutsertaannya dalam sebuah acara.
Dalam unggahan tersebut, Ayu Aulia menyisipkan kata “pelantikan” yang kemudian ditafsirkan publik sebagai pengangkatan resmi oleh Kemhan.
Dalam video itu, Ayu Aulia tampak berada dalam barisan peserta kegiatan, disertai potongan visual bertuliskan "Gerakan Bela Negara Membangun Indonesia”.
Meski tidak dijelaskan secara rinci pelantikan apa yang dimaksud, unggahan tersebut langsung memicu spekulasi luas.
Tak sedikit warganet yang melayangkan kritik tajam. Publik mempertanyakan standar seleksi instansi negara, terlebih mengingat sosok Ayu Aulia kerap menjadi perbincangan karena berbagai kontroversi di masa lalu. Kekhawatiran pun muncul terkait citra dan marwah lembaga negara.
Meluruskan kesalahpahaman tersebut, Rico menegaskan bahwa Ayu Aulia hanya diundang sebagai tim kreatif dari sebuah organisasi kemasyarakatan yang kebetulan hadir dalam acara Kemhan, bukan sebagai bagian dari tim kreatif kementerian.
“Klarifikasi ini kami sampaikan untuk meluruskan informasi yang berkembang di ruang publik. Kemhan mengapresiasi perhatian serta konfirmasi dari rekan-rekan media,” tegas Rico.
Kemhan juga mengimbau masyarakat agar tidak mudah terpengaruh oleh klaim sepihak di media sosial yang mencatut nama lembaga negara demi kepentingan konten pribadi.
