Penulis: Fityan
TVRINews – Jakarta
Tiga kementerian berkolaborasi membangun hunian tetap dan sementara di Aceh, Sumut, dan Sumbar dengan target penyelesaian tiga bulan.
Pemerintah Indonesia mempercepat langkah pemulihan bagi warga terdampak bencana di wilayah Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat melalui penyediaan hunian terintegrasi.
Proyek ini melibatkan kolaborasi lintas kementerian guna memastikan ketersediaan tempat tinggal yang layak dalam waktu singkat.
Dalam koordinasi yang berlangsung di Kantor Sekretariat Kabinet Indonesia Teddy Indra Wijaya pada Sabtu 27 Desember 2025 Malam , Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BPI Danantara Rosan Roeslani, serta Kepala BP BUMN Dony Oskaria, menyepakati percepatan pembangunan fisik di lapangan.
Infrastruktur dan Fasilitas Lengkap
Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara telah memulai konstruksi 15.000 unit rumah yang didukung oleh aset BUMN. Pada tahap awal, sebanyak 500 unit pertama dijadwalkan rampung pada pekan ini.
"Target total 15.000 unit hunian diharapkan selesai dalam tiga bulan ke depan," Tulis Sekretariat Kabinet Teddy Indra Wijaya di instagaram resmi Sekretariat Kabinet Minggu 28 Desember 2025.
Dalam catatannya Seskab Teddy juga menambahkan bahwa Hunian ini tidak sekadar bangunan fisik, namun dilengkapi dengan standar sanitasi air bersih, sarana ibadah, pasokan listrik, jaringan internet (Wi-Fi), hingga fasilitas ramah anak.
Secara paralel, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) juga telah memulai pembangunan 4.500 unit hunian sementara (huntara) yang tersebar di tiga provinsi terdampak tersebut.
Relokasi ke Wilayah Aman
Kementerian PKP memastikan bahwa pembangunan hunian tetap (huntap) terus berjalan. Sebanyak 2.500 unit pertama telah mulai dibangun pekan lalu di atas lahan milik pemerintah/BUMN, sementara 2.500 unit tahap kedua akan menyusul pada awal pekan depan.
Pemerintah menekankan bahwa pemilihan lokasi hunian didasarkan pada kriteria keamanan yang ketat:
• Keamanan: Lokasi berada di luar zona rawan bencana.
• Aksesibilitas: Dekat dengan jalan utama dan fasilitas umum.
• Ekonomi: Lokasi diupayakan tidak jauh dari tempat kerja warga terdampak agar mobilitas ekonomi tetap terjaga.
Keberhasilan proyek ini sangat bergantung pada keterlibatan aktif pemerintah daerah. Selain penyediaan lahan yang tepat, peran daerah sangat krusial dalam mengelola proses perpindahan warga ke hunian baru agar berjalan tertib.
Langkah cepat ini diharapkan menjadi standar baru dalam penanganan pascabencana di Indonesia, di mana kualitas hidup penghuni tetap menjadi prioritas melalui penyediaan fasilitas penunjang yang modern dan lengkap.
Editor: Redaktur TVRINews
