Kepala Dinas Sosial dan Pemerintahan Masyarakat Desa Kabupaten Samosir, Fitri Agus Karokaro, dijerat sebagai tersangka kasus dugaan korupsi dana bantuan untuk korban bencana banjir bandang di Kabupaten Samosir tahun 2024.
Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kabupaten Samosir, Satria Irawan, menyebut dana bantuan itu berasal dari Kementerian Sosial (Kemensos) senilai Rp 1,5 miliar.
Dana bantuan itu kemudian disalahgunakan oleh Fitri Agus dengan modus mengubah mekanisme penyalurannya.
"Modus operandi yang dilakukan tersangka yakni dengan mengubah mekanisme penyaluran bantuan yang semula direncanakan dalam bentuk bantuan tunai (cash transfer) menjadi bantuan barang," ujar Satria dalam keterangannya, dikutip Minggu (28/12).
"Dalam pelaksanaannya, tersangka menyarankan sekaligus menunjuk BUMDes-MA Marsada Tahi sebagai penyedia barang bantuan," jelas dia.
Tak hanya itu, kata Satria, Fitri Agus diduga meminta jatah sebesar 15% dari nilai bantuan yang diberikan oleh Kemensos tersebut.
"Tersangka FAK meminta penyisihan sebesar 15% dari nilai bantuan kepada BUMDes-MA Marsada Tahi untuk keuntungan pribadi dan pihak lain," ungkap dia.
Satria menjelaskan, perbuatan Fitri Agus itu diduga mengakibatkan kerugian keuangan negara mencapai Rp 516.298.000 atau Rp 516,2 juta.
"Berdasarkan Laporan Akuntan Publik Nomor 041/KAP-GAR/XII/2025, kerugian keuangan negara ditaksir mencapai Rp 516.298.000," ucap Satria.
Usai dijerat sebagai tersangka, Fitri Agus kemudian dilakukan penahanan selama 20 hari pertama di Lapas Kelas III Pangururan.
"Tersangka FAK berdasarkan Surat Perintah Penahanan Kepala Kejaksaan Negeri Samosir dilakukan penahanan di Lapas Kelas III Pangururan selama 20 hari ke depan," imbuh dia.
Akibat perbuatannya itu, Fitri Agus disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 juncto Pasal 18 UU Tipikor
