Langkah Strategis Kapolda Riau Redam Konflik Pengelolaan KSO Sawit

Konflik pengelolaan lahan perkebunan sawit melalui skema kerja sama operasi (KSO) di Kabupaten Bengkalis, Riau beberapa waktu lalu berujung bentrok dan memakan korban. Menyikapi hal itu, Kapolda Riau Irjen Pol Herry Heryawan mengusulkan langkah-langkah strategis sebagai solusi untuk meredam konflik yang berkelanjutan.

Irjen Herry Heryawan mengakui konflik KSO ini kerap memicu ketegangan antara perusahaan pemegang KSO dengan kelompok tani setempat. Herry Heryawan mengatakan pihaknya telah melakukan pertemuan intensif dengan Direktur Utama (Dirut) PT Agrinas untuk mencari solusi jangka panjang terkait permasalahan tersebut.

"Secara kualitas, hampir keseluruhan jenis konflik ini sama, yaitu benturan antara penerima KSO dengan petani lokal atau koperasi pengelola lama. Untuk itu, kami telah memaparkan fakta-fakta di lapangan secara langsung kepada Dirut Agrinas," ujar Irjen Herry Heryawan dalam Rilis Akhir Tahun di Mapolda Riau, Kota Pekanbaru, Minggu (28/12/2025).

Dalam pertemuan yang juga dihadiri oleh Direktur Intelkam Polda Riau Kombes Wimboko dan Dirkrimsus Kombes Ade Kuncoro tersebut, Kapolda menyampaikan solusi kepada PT Agrinas untuk penyelesaian konflik.

"Beberapa waktu lalu kami bertemu dengan Dirut Agrinas memaparkan terkait konflik sosial yang terjadi dan kami sharing dengan Dirut langsung bagaimana komunikasi untuk memulihkan KSO itu agar bisa dikomunikasikan dengan Forkopimda, kita sarankan untuk membuat semacam Pokja," jelas Herry Heryawan.

Langkah ini, menurutnya, bertujuan untuk membuka jalur komunikasi yang lebih transparan antara perusahaan, pemerintah, dan masyarakat. Di samping itu, jenderal bintang dua yang akrab disapa Herimen ini dengan tegas meminta pemegang KSO untuk hanya menggunakan Badan Usaha Jasa Pengamanan (BUJP) yang resmi.

"Kami sarankan gunakan BUJP resmi. Jangan lagi ada kepentingan menyewa preman yang justru akan mengobarkan api kerusuhan di lapangan," tegas Kapolda.

Irjen Herimen menyampaikan dalam waktu dekat, pimpinan PT Agrinas akan mengundang Forkopimda dan pelaku usaha guna mencari solusi kolektif dan menjalin komunikasi dengan masyarakat adat setempat.

(mea/knv)