Pantau - Rusia kembali menegaskan penolakannya terhadap segala bentuk kemerdekaan Taiwan dan menyatakan dukungan penuh kepada China dalam menjaga kedaulatan dan keutuhan wilayahnya.
Pernyataan ini disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Rusia, Sergey Lavrov, dalam wawancara dengan kantor berita TASS yang disiarkan pada Ahad (28/12).
"Rusia mengakui Taiwan sebagai bagian integral dari China dan menentang segala bentuk kemerdekaan bagi pulau tersebut", ujar Lavrov menegaskan posisi Moskow.
Dukung Kebijakan Satu China, Kecam Ancaman di Selat TaiwanLavrov menekankan bahwa sikap Rusia mengenai Taiwan sudah jelas dan konsisten, serta telah berulang kali ditegaskan di tingkat tertinggi pemerintahan Rusia.
Ia menyatakan bahwa isu Taiwan adalah urusan internal Republik Rakyat China dan bahwa Beijing memiliki dasar hukum yang sah untuk mempertahankan kedaulatan nasional dan integritas teritorialnya.
Dukungan Rusia tersebut juga disampaikan dalam konteks meningkatnya ketegangan di kawasan Asia Timur, khususnya di Selat Taiwan.
Lavrov merujuk pada perjanjian persahabatan Rusia–China yang ditandatangani pada tahun 2001 dan diperpanjang kembali pada 2021 untuk lima tahun ke depan.
Rusia menegaskan akan mendukung China dalam menghadapi setiap bentuk ancaman terhadap persatuan nasionalnya.
Kritik Terhadap Jepang dan Ketegangan RegionalDalam pernyataan yang sama, Lavrov turut mengkritik kebijakan keamanan Jepang, yang dinilai menempuh jalur militerisasi yang dipercepat.
"Dampak merugikan dari pendekatan ini terhadap stabilitas regional sudah sangat jelas. Tetangga kami di Jepang sebaiknya mempertimbangkan situasi secara matang sebelum mengambil keputusan yang tergesa-gesa", ucap Lavrov.
Ketegangan antara China dan Jepang meningkat sejak 7 November, setelah Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi menyebut kemungkinan serangan China ke Taiwan sebagai situasi yang mengancam kelangsungan hidup Jepang.
Pernyataan tersebut memicu reaksi keras dari China, termasuk imbauan pembatasan perjalanan ke Jepang dan pemberlakuan kembali larangan impor makanan laut dari negara tersebut.
Sebagai bagian dari respons diplomatiknya, China menyoroti langkah Jepang yang dinilai semakin agresif secara militer.
Media lokal Jepang pada Jumat (26/12) melaporkan bahwa kabinet Jepang telah menyetujui rancangan anggaran pertahanan terbesar dalam sejarah, yakni sebesar 9,04 triliun yen atau sekitar 58 miliar dolar AS untuk tahun fiskal 2026.
Persetujuan anggaran ini kembali menuai kritik dari Beijing karena dinilai berpotensi meningkatkan instabilitas di kawasan.
