Pemerintah Perkuat Diplomasi Ekonomi dan Perluas Akses Pasar Global

Penulis: Ricardo Julio

TVRINews, Jakarta

Pemerintah terus memperkuat posisi perdagangan internasional Indonesia melalui diplomasi ekonomi yang aktif dan terukur. Langkah strategis ini diambil guna menjaga kepentingan nasional serta memperluas akses pasar produk-produk unggulan Indonesia di kancah global.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, dalam dialog bersama media di Jakarta menjelaskan bahwa hubungan kerja sama perdagangan dengan Amerika Serikat (AS) saat ini menunjukkan perkembangan yang sangat signifikan.

"Terkait dengan pembahasan dengan Amerika Serikat, seluruh sektor dibahas, termasuk akses kepada critical mineral. Tentu yang critical mineral sudah ada pembicaraan dengan badan ekspornya di Amerika dan juga ada perusahaan Amerika yang sudah berbicara dengan perusahaan critical mineral di Indonesia. Jadi itu akses terhadap critical mineral yang disediakan oleh Pemerintah,” kata Menko Airlangga dalam keterangannya yang diikutip pada Minggu 28 Desember 2025.

Pemerintah Indonesia dan United States Trade Representative (USTR) diketahui telah menyepakati substansi utama dokumen Agreements on Reciprocal Trade (ART). Melalui kesepakatan ini, AS memberikan pengecualian tarif bagi sejumlah komoditas Indonesia seperti CPO, kopi, teh, kakao, hingga produk manufaktur.

Selain urusan tarif, dokumen ART juga mencakup penguatan akses terhadap mineral kritis. Menko Airlangga menegaskan bahwa kolaborasi ini merupakan kelanjutan dari hubungan panjang, mengingat perusahaan AS seperti Freeport sudah beroperasi di Indonesia sejak 1967. Saat ini, dokumen tersebut sedang dalam tahap finalisasi dan ditargetkan ditandatangani sebelum akhir Januari 2026.

Tidak hanya fokus pada AS, pemerintah juga memperluas pasar ke mitra non-tradisional melalui penandatanganan Indonesia-Eurasian Economic Union Free Trade Agreement (I-EAEU FTA). Perjanjian ini membuka akses ke Rusia, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Belarus, dan Armenia dengan preferensi tarif bea masuk mendekati nol persen untuk 95 persen nilai perdagangan.

Melalui kerja sama ini, ekspor komoditas seperti alas kaki, tekstil, hingga produk ekonomi kreatif diharapkan meningkat pesat. Perjanjian tersebut diproyeksikan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi nasional hingga 2,36 persen.

Sebagai langkah percepatan, pemerintah mendorong pembentukan business council untuk memfasilitasi komunikasi langsung antar pelaku usaha tanpa harus menunggu proses ratifikasi selesai sepenuhnya.

"Jadi, Pemerintah menjaga daya beli dalam negeri, kemudian membuka pasar, sekaligus juga menjaga ketahanan ekonomi di dalam negeri. Di pihak lain, kita membuka pasar luar yang baru, termasuk I-EAEU. Jadi, kepada para pengusaha Indonesia, supaya bisa juga mengisi pasar luar dengan bea masuk rata-rata sudah nol. Jadi, terbuka kesempatan bagi Indonesia, termasuk UMKM juga, untuk mengakses pasar global secara lebih kompetitif,” pungkas Menko Airlangga.

Editor: Redaksi TVRINews