Jakarta (ANTARA) - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memastikan bahwa penyaluran Dana Tunggu Hunian (DTH) bagi masyarakat yang kehilangan tempat tinggalnya akibat bencana banjir dan tanah longsor di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat, tidak akan dipersulit.
"Ini proses yang berkaitan dengan administrasi kependudukan ini tidak akan dipersulit. Kita sama-sama mengetahui kondisi-kondisi darurat yang ada sekarang," kata Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari dalam konferensi pers update penanganan bencana banjir longsor di Aceh, Sumut, dan Sumbar, yang diikuti di Jakarta, Minggu.
Ia mengatakan pemerintah akan mengerahkan perangkat desa untuk memverifikasi para penerima DTH dengan menggunakan data kependudukan.
"Kita akan optimalkan data kependudukan yang sudah tersimpan rapi di Dukcapil dan verifikasinya kita akan menggunakan petugas-petugas dari level administrasi yang terkecil, RT, RW, kampung, dusun, gampong, desa, dan kecamatan," kata Abdul Muhari.
Tak hanya itu, perbankan Himbara sebagai penyalur dana DTH juga akan 'jemput bola' ke lokasi pengungsian, desa, dan kelurahan.
"Bukan masyarakat yang harus datang ke bank tapi bank yang akan datang ke tiap dusun, kecamatan, desa, ke titik-titik pengungsian untuk benar memastikan warga yang terdaftar dalam SK Bupati yang sudah by name, by address ini bisa mendapatkan hak-haknya," kata Abdul Muhari.
Total rencana penyaluran DTH mencapai Rp13,1 miliar untuk 7.308 kepala keluarga yang berasal dari 15 kabupaten/kota di tiga provinsi terdampak bencana.
Rinciannya tiga kabupaten/kota di Aceh sebesar Rp4.543.200.000 untuk 2.524 KK. Kemudian empat kabupaten/kota di Sumatra Utara sebesar Rp4.771.800.000 untuk 2.651 KK.
Selanjutnya delapan kabupaten/kota di Sumatra Barat sebesar Rp3.839.400.000 untuk 2.133 KK.
"Akan terus kita update proporsinya nanti dari total jumlah rumah yang rusak berat, nanti berapa yang akan masuk huntara, berapa yang akan mendapat DTH," kata Abdul Muhari.
Baca juga: BNPB: Dana tunggu hunian korban bencana Sumatera mulai dicairkan
Baca juga: BNPB percepat pembangunan huntara di Kabupaten Agam
Baca juga: BNPB: Tanggap darurat dampak banjir di Aceh diperpanjang untuk optimalkan penanganan
"Ini proses yang berkaitan dengan administrasi kependudukan ini tidak akan dipersulit. Kita sama-sama mengetahui kondisi-kondisi darurat yang ada sekarang," kata Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari dalam konferensi pers update penanganan bencana banjir longsor di Aceh, Sumut, dan Sumbar, yang diikuti di Jakarta, Minggu.
Ia mengatakan pemerintah akan mengerahkan perangkat desa untuk memverifikasi para penerima DTH dengan menggunakan data kependudukan.
"Kita akan optimalkan data kependudukan yang sudah tersimpan rapi di Dukcapil dan verifikasinya kita akan menggunakan petugas-petugas dari level administrasi yang terkecil, RT, RW, kampung, dusun, gampong, desa, dan kecamatan," kata Abdul Muhari.
Tak hanya itu, perbankan Himbara sebagai penyalur dana DTH juga akan 'jemput bola' ke lokasi pengungsian, desa, dan kelurahan.
"Bukan masyarakat yang harus datang ke bank tapi bank yang akan datang ke tiap dusun, kecamatan, desa, ke titik-titik pengungsian untuk benar memastikan warga yang terdaftar dalam SK Bupati yang sudah by name, by address ini bisa mendapatkan hak-haknya," kata Abdul Muhari.
Total rencana penyaluran DTH mencapai Rp13,1 miliar untuk 7.308 kepala keluarga yang berasal dari 15 kabupaten/kota di tiga provinsi terdampak bencana.
Rinciannya tiga kabupaten/kota di Aceh sebesar Rp4.543.200.000 untuk 2.524 KK. Kemudian empat kabupaten/kota di Sumatra Utara sebesar Rp4.771.800.000 untuk 2.651 KK.
Selanjutnya delapan kabupaten/kota di Sumatra Barat sebesar Rp3.839.400.000 untuk 2.133 KK.
"Akan terus kita update proporsinya nanti dari total jumlah rumah yang rusak berat, nanti berapa yang akan masuk huntara, berapa yang akan mendapat DTH," kata Abdul Muhari.
Baca juga: BNPB: Dana tunggu hunian korban bencana Sumatera mulai dicairkan
Baca juga: BNPB percepat pembangunan huntara di Kabupaten Agam
Baca juga: BNPB: Tanggap darurat dampak banjir di Aceh diperpanjang untuk optimalkan penanganan
