Jakarta, tvOnenews.com - Pemerintah Indonesia melalui Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, mempertegas komitmen nasional untuk menghentikan ketergantungan pada impor bahan bakar jenis solar pada tahun 2026 mendatang.
Optimisme ini didasarkan pada proyek pengembangan kilang minyak Refinery Development Master Plan (RDMP) di Balikpapan, Kalimantan Timur. Jika fasilitas itu sudah beroperasi penuh, produksi solar dalam negeri diyakini akan mencukupi seluruh kebutuhan domestik.
"Agenda kami pada tahun 2026 itu tidak ada impor solar lagi," tegas Bahlil saat ditemui di Jakarta, Minggu (28/12).
Meski demikian, Bahlil memberikan catatan bahwa kebijakan ini sangat bergantung pada kesiapan operasional dari pihak Pertamina.
Jika pada awal tahun 2026 pasokan belum sepenuhnya stabil, pemerintah mungkin masih akan melakukan perhitungan ulang terkait impor dalam jumlah kecil guna menjaga ketahanan energi nasional.
"Tetapi tergantung dari Pertamina. Kalau katakanlah bulan Maret baru bisa, berarti Januari, Februari yang mungkin sedikit, mungkin sedikit yang bisa kita lagi exercise (memperhitungkan). Tapi itu pun lagi saya exercise ya. Tapi kalau katakanlah Januari, Februari pun tidak perlu impor, tidak usah, untuk apa impor? Tapi kalau kebutuhan memang harus katakanlah kalau kita belum siap, ya kita daripada tidak ada," jelasnya.
Selain mengandalkan Kilang Balikpapan, pemerintah juga terus mematangkan program mandatori biodiesel B50.
Sinergi antara peningkatan kapasitas kilang nasional dan penggunaan bahan bakar nabati ini diprediksi tidak hanya akan menghentikan impor, tetapi juga menciptakan kondisi kelebihan pasokan (oversupply).
Dengan kondisi tersebut, Indonesia memiliki peluang besar untuk bertransformasi menjadi negara eksportir solar di masa depan.
Tak hanya soal kuantitas, Bahlil memastikan pemerintah juga berkomitmen meningkatkan kualitas produk solar yang dihasilkan.
"Upayanya akan ke sana. Terus kita lakukan yang terbaik," tambah Bahlil.
Sebelumnya, rencana strategis ini juga telah disampaikan langsung oleh Bahlil kepada Presiden Prabowo Subianto sebagai bagian dari upaya mewujudkan kemandirian energi Indonesia. (ant/dpi)
