Apa Saja Capaian Diplomasi Keliling Dunia ala Presiden Prabowo Sepanjang 2025?

Politik luar negeri ibarat panglima dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Tiga minggu setelah dilantik, Presiden sudah memulai rangkaian lawatan ke luar negeri. Selama dua pekan, ia berkeliling ke enam negara, dari China, Amerika Serikat, Peru, Brasil, Inggris, hingga Uni Emirat Arab. Akhir Desember 2024, Prabowo pun kembali mengadakan kunjungan ke Mesir.

Memasuki 2025, lawatan luar negeri Presiden semakin intens. Sepanjang Januari-Desember 2025, ia mengadakan setidaknya 34 kunjungan ke 25 negara selama total 63 hari. Sejumlah negara yang dikunjungi tersebar hampir di seluruh benua di dunia. Ia berkunjung ke 13 negara di Asia, tujuh negara di Eropa, tiga negara di Amerika, serta satu negara di Afrika dan Australia.

Negara yang paling banyak dikunjungi oleh Prabowo adalah Malaysia (5). Selanjutnya, Prabowo dua kali mengunjungi Uni Emirat Arab, Mesir, Qatar, Singapura, dan Rusia. Adapun 19 negara lainnya dikunjungi satu kali.

Dari seluruh kunjungan, mayoritas dilakukan Prabowo untuk mengadakan pertemuan bilateral dan personal dengan kepala negara terkait. Mereka umumnya membahas penguatan hubungan kedua negara dan menandatangani kerja sama di berbagai bidang, dari ekonomi hingga pertahanan. Dari serangkaian diplomasi itu, ada beberapa perjanjian kerja sama yang berhasil disepakati setelah bertahun-tahun tertahan sebelumnya, misalnya kerja sama strategis komprehensif dengan Uni Eropa (IEU-CEPA). 

Sama seperti para pendahulunya, Presiden Prabowo juga konsisten memperjuangkan keadilan dan perdamaian dunia. Saat berpidato dalam sesi debat umum Sidang Majelis Umum PBB, 23 September 2025, misalnya, Presiden Prabowo menggemakan suara perdamaian dunia. Ia mengajak semua delegasi yang hadir untuk mengakui kemerdekaan Palestina.

Konflik yang telah menewaskan banyak orang tak berdosa itu ia sebut sebagai bencana kemanusiaan yang harus dihentikan. Adapun solusi dua negara, atau two state solutions, ditawarkannya menjadi jalan keluar atas permasalahan panjang tersebut.

Tidak ada cara lain, sebut Prabowo, untuk mengakhiri konflik itu selain mengakui kemerdekaan Palestina. Menurut dia, Deklarasi New York telah menyediakan jalan damai dan adil menuju perdamaian tersebut. Pengakuan akan memberikan perdamaian abadi bagi semua pihak. Terlebih sejumlah negara telah mengambil sikap pengakuan, seperti Perancis, Kanada, Inggris, Australia, hingga Portugal. 

”Kita harus menghentikan bencana kemanusiaan di Gaza dan mengakhiri perang harus menjadi prioritas utama kita. Kita harus mengatasi kebencian dan ketakutan. Kita harus mengatasi kecurigaan. Kita harus mencapai perdamaian yang dibutuhkan umat manusia. Kami siap mengambil bagian dalam perjalanan menuju perdamaian ini,” sebut Prabowo dalam pidato yang disampaikan secara langsung pada sidang tersebut. 

Salah satu yang dihasilkan dalam lawatan Presiden Prabowo adalah tercapainya kesepakatan perdagangan bebas dengan Uni Eropa atau Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA). Kesepakatan itu tercapai dalam pertemuan Presiden Prabowo dengan Presiden Komisi Uni Eropa Ursula von der Leyen di Brussels, Belgia, Minggu (13/7/2025).

IEU-Cepa akhirnya disepakati setelah perundingan panjang RI dan Uni Eropa, selama 10 tahun. ”Saya ingin menyampaikan bahwa hari ini kita mencapai suatu terobosan. Setelah 10 tahun negosiasi, kita menyepakati Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA), yang pada dasarnya adalah perjanjian dagang bebas,” kata Prabowo, seusai pertemuan.

Melalui kesepakatan IEU-CEPA ini, Indonesia dan Uni Eropa akan menghapus lebih dari 98 persen pos tarif dan 99 persen dari total nilai impor.

Bagi Presiden Prabowo, terwujudnya perjanjian itu merupakan terobosan besar yang dihasilkan para menteri dan komisioner dari kedua belah pihak. Adanya kesepakatan menandai bahwa masing-masing pihak memiliki kesamaan visi. Ini juga menjadi modal berharga menghadapi era yang serba tidak pasti di tengah situasi geopolitik global.

 ”Di era ketidakstabilan dan kebingungan ini, saya pikir kita memberikan contoh yang baik,” tuturnya. 

Langkah strategis yang diambil Presiden Prabowo untuk memperkuat posisi Indonesia di ranah global salah satunya adalah bergabung dengan BRICS, kelompok negara berkembang yang berperan besar dalam perekonomian global. Prabowo bahkan menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi Ke-17 BRICS di Rio de Janeiro, Brasil, 6-7 Juli 2025.

Dalam forum itu, Presiden Prabowo berkesempatan menyampaikan gagasan Indonesia dalam tiga sesi pleno yang berlangsung dua hari berturut-turut. Presiden Prabowo salah satunya mengusulkan gagasan ”South-South Economic Compact”. Melalui gagasan tersebut, ia mendorong agar negara-negara dalam BRICS menjadi motor penggerak perekonomian negara-negara di belahan selatan dunia yang didominasi oleh negara-negara berkembang. Hal ini penting di tengah ketidakpastian ekonomi global yang terutama berimbas pada negara-negara di selatan.

Presiden Prabowo juga kembali menyampaikan komitmen Indonesia agar terwujudnya perdamaian dunia melalui multilateralisme dan pentingnya menghormati hukum internasional. Presiden juga menegaskan menolak penggunaan standar ganda dan perang, termasuk dukungan pada kemerdekaan Palestina dan menolak agresi dari Israel.

Presiden Prabowo Subianto menjadi satu dari puluhan kepala negara yang menyaksikan penandatanganan kesepakatan penghentian perang di Jalur Gaza. Penandatanganan dokumen perjanjian damai itu berlangsung di International Congress Centre, Sharm el-Sheikh, Senin (13/10/2025).

Selain Presiden Amerika Serikat Donald Trump, dokumen perjanjian damai itu juga disahkan bersama kepala-kepala negara mediator lainnya. Kesepakatan itu menandai berakhirnya konflik berkepanjangan di Jalur Gaza sekaligus menjadi tonggak penting menuju stabilitas di Timur Tengah.

Dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT)  Perdamaian 2025 itu, Presiden Prabowo juga mendapatkan apresiasi khusus dari Trump. ”Bersama kita adalah Presiden Prabowo, sosok luar biasa dari Indonesia,” kata Trump sembari menoleh ke arah Prabowo yang berdiri di antara para pemimpin negara lain. 

Seusai menghadiri KTT Perdamaian itu, Presiden Prabowo menegaskan bahwa Indonesia siap mengawal perdamaian di Gaza.  Salah satu bentuk dukungan adalah dengan mempersiapkan pengiriman 20.000 anggota pasukan perdamaian ke Gaza.

”Kami katakan kami siap kalau diminta mengirim penjaga perdamaian. Pasukan peacekeeping Indonesia siap. Itu sudah saya tegaskan,” ujar Prabowo saat tiba di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, Selasa (14/10/2025).

Selama ini Indonesia dipandang komunitas internasional sebagai natural leader atau pemimpin alami di Asia Tenggara melalui ASEAN. Asumsi itu didasarkan pada ukuran Indonesia yang besar dari sisi populasi, wilayah, ekonomi. Selain itu, posisi strategis Indonesia, stabilitas, dan rekam jejak diplomatik yang moderat. Tidak kalah penting, kontribusi Indonesia dalam penyelesaian konflik dan perdamaian dunia melalui Misi Garuda.

Namun, kini status natural leader itu dipertanyakan banyak pihak. Salah satu sebabnya, diplomasi Indonesia sudah tidak lagi aktif seperti dulu, bahkan cenderung abai, terutama untuk Asia Tenggara.

”Presiden Prabowo Subianto memang aktif ke luar negeri terus. Tetapi tidak di internal ASEAN. Ini tidak baik. Indonesia seharusnya lebih berperan aktif,” kata Guru Besar Diplomasi Hak Asasi Manusia di ASEAN dan Kepemimpinan Politik Global pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Gadjah Mada Dafri Agussalim.

Ketidakaktifan Indonesia di ASEAN itu semakin membuat ASEAN tidak mampu menangani masalah negara anggotanya. Hampir semua negara anggotanya berkonflik.