Gelombang Protes UMP Jakarta 2026 dari Jalanan hingga Istana

JAKARTA, KOMPAS.com - Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta 2026 sebesar Rp 5,7 juta memicu gelombang penolakan dari kalangan buruh.

Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menilai besaran itu tidak sebanding dengan biaya hidup di Ibu Kota, terutama jika dibandingkan dengan wilayah penyangga seperti Bekasi dan Karawang.

Penolakan itu berujung pada rencana aksi demonstrasi buruh di Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin (29/12/2025).

Baca juga: Buruh Demo di Istana Hari Ini, Tolak UMP Jakarta 2026 Rp 5,7 Juta

KSPI menyebut persoalan di tingkat gubernur telah menemui jalan buntu, sehingga aspirasi akan disampaikan langsung kepada Presiden Prabowo Subianto.

UMP Jakarta Dinilai Tak Masuk Akal

Presiden KSPI Said Iqbal menilai UMP DKI Jakarta 2026 janggal lantaran lebih rendah dibandingkan upah minimum di Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi, dan Kabupaten Karawang yang telah ditetapkan sebesar Rp 5,95 juta per bulan.

var endpoint = 'https://api-x.kompas.id/article/v1/kompas.com/recommender-inbody?position=rekomendasi_inbody&post-tags=Demo buruh, istana negara, KSPI, buruh Jakarta, UMP Jakarta 2026, upah minimum DKI&post-url=aHR0cHM6Ly9tZWdhcG9saXRhbi5rb21wYXMuY29tL3JlYWQvMjAyNS8xMi8yOS8wODIzNTQyMS9nZWxvbWJhbmctcHJvdGVzLXVtcC1qYWthcnRhLTIwMjYtZGFyaS1qYWxhbmFuLWhpbmdnYS1pc3RhbmE=&q=Gelombang Protes UMP Jakarta 2026 dari Jalanan hingga Istana§ion=Megapolitan' var xhr = new XMLHttpRequest(); xhr.addEventListener("readystatechange", function() { if (this.readyState == 4 && this.status == 200) { if (this.responseText != '') { const response = JSON.parse(this.responseText); if (response.url && response.judul && response.thumbnail) { const htmlString = ` `; document.querySelector('.kompasidRec').innerHTML = htmlString; } else { document.querySelector(".kompasidRec").remove(); } } else { document.querySelector(".kompasidRec").remove(); } } }); xhr.open("GET", endpoint); xhr.send();

“Mari kita lihat fakta di lapangan. Apakah masuk akal jika perusahaan-perusahaan besar seperti Bank Mandiri Kantor Pusat, Bank BNI Kantor Pusat, Standard Chartered Bank, perusahaan-perusahaan asing yang berkantor di kawasan Sudirman dan Kuningan, serta perusahaan-perusahaan raksasa lainnya di Jakarta memiliki upah lebih rendah dibandingkan pabrik panci di Karawang?” ujar Said kepada Kompas.com, Minggu (28/12/2025).

Menurut Said, kondisi tersebut menunjukkan ketimpangan yang sulit diterima secara logika ekonomi.

“Upah buruh di pabrik panci lebih tinggi dibandingkan upah di bank-bank internasional, bank-bank Himbara, dan perusahaan-perusahaan raksasa asing yang berkantor di Jakarta. Jelas hal ini tidak masuk akal,” sambungnya.

Baca juga: KSPI Tolak UMP Jakarta 2026 Rp5,73 Juta, Minta Direvisi Jadi Rp5,89 Juta

Ia menegaskan, tidak mungkin daya beli buruh di Jakarta lebih rendah dibandingkan Bekasi dan Karawang.

KSPI pun mendesak Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung untuk merevisi UMP Jakarta 2026 menjadi Rp 5,89 juta per bulan.

Said menambahkan, jika aspirasi buruh tidak direspons, aksi protes berpotensi berlanjut dan meluas.

“Jika aspirasi tersebut tidak didengar, KSPI menegaskan bahwa aksi akan terus berlanjut pada Januari, Februari, dan seterusnya, bahkan berpotensi meluas menjadi aksi solidaritas nasional,” kata Said.

Pemprov DKI Buka Dialog

Di sisi lain, Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno menilai munculnya ketidakpuasan buruh merupakan dinamika yang wajar dalam proses penetapan upah.

“Artinya ini realita yang terjadi Jakarta, duduk bersama, kesepakatan terjadi. Kalaupun memang timbul ada ketidakpuasan itu sangat wajar, itu dinamika kehidupan. Karena itu nanti kita cari jalannya seperti apa,” ucap Rano saat ditemui di Jakarta Timur, Minggu (28/12/2025).

Baca juga: Ketika UMP Jakarta 2026 Dipertahankan dan Buruh Tetap Menolak

.ads-partner-wrap > div { background: transparent; } #div-gpt-ad-Zone_OSM { position: sticky; position: -webkit-sticky; width:100%; height:100%; display:-webkit-box; display:-ms-flexbox; display:flex; -webkit-box-align:center; -ms-flex-align:center; align-items:center; -webkit-box-pack:center; -ms-flex-pack:center; justify-content:center; top: 100px; } LazyLoadSlot("div-gpt-ad-Zone_OSM", "/31800665/KOMPAS.COM/news", [[300,250], [1,1], [384, 100]], "zone_osm", "zone_osm"); /** Init div-gpt-ad-Zone_OSM **/ function LazyLoadSlot(divGptSlot, adUnitName, sizeSlot, posName, posName_kg){ var observerAds = new IntersectionObserver(function(entires){ entires.forEach(function(entry) { if(entry.intersectionRatio > 0){ showAds(entry.target) } }); }, { threshold: 0 }); observerAds.observe(document.getElementById('wrap_lazy_'+divGptSlot)); function showAds(element){ console.log('show_ads lazy : '+divGptSlot); observerAds.unobserve(element); observerAds.disconnect(); googletag.cmd.push(function() { var slotOsm = googletag.defineSlot(adUnitName, sizeSlot, divGptSlot) .setTargeting('Pos',[posName]) .setTargeting('kg_pos',[posName_kg]) .addService(googletag.pubads()); googletag.display(divGptSlot); googletag.pubads().refresh([slotOsm]); }); } }

Rano menegaskan, penetapan UMP telah melalui mekanisme Dewan Pengupahan dengan melibatkan unsur pemerintah daerah, buruh, dan pengusaha.