Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, mengungkapkan kecepatan data terkait jumlah korban terdampak bencana Sumatera menjadi kendala dalam pemberian bantuan. Hal ini harus segera dibereskan.
"Persoalannya adalah data. Data yang diharapkan by name, by address, dari yang (rumah) rusak ringan, sedang, berat tersebut," kata Tito dalam jumpa pers di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Senin (29/12).
Tito menjelaskan, ada 18 kabupaten/kota di Aceh yang terdampak bencana. Kemudian, 18 kabupaten/kota di Sumatera Utara dan 16 kabupaten/kota di Sumatera Barat.
Dari berbagai kabupaten/kota tersebut, masih ada beberapa di antaranya yang belum mengirimkan data terkait jumlah korban terdampak.
"Sebagian besar, kalau untuk Sumatera Barat sudah hampir mengirimkan semua datanya. Kemudian, yang di Sumatera Utara sebagian, dan yang belum banyak mengirimkan adalah di Aceh," ucapnya.
Karena itu, Tito meminta agar BNPB hingga BPS turut serta turun langsung untuk mengumpulkan data-data para korban terdampak bencana. Data tersebut nantinya akan divalidasi oleh kepolisian, kejaksaan, dan BPKP setempat.
"Karena ini menggunakan uang negara," tambahnya.
Dia menyebut, data yang dikumpulkan tak perlu harus lengkap seluruhnya. Data tercepat akan digunakan sebagai acuan untuk menghitung bantuan yang akan disiapkan.
"Yang penting punya data dulu pertama, baseline, dan segera diserahkan kepada BNPB dan Kementerian Sosial. BNPB langsung akan membayarkan," jelasnya.
Sementara ini, menurut Tito, dari data sementara terdapat 68.855 rumah yang rusak ringan di 3 provinsi terdampak bencana. Kemudian untuk yang rumah rusak sedang sebanyak 37.520 dan rusak berat sejumlah 56.108.
"Nah kita harapkan kalau seandainya sudah didapat data yang rusak ringan, rusak sedang, kami hitung lebih kurang 106.370 rumah. Ini lebih kurang dua pertiga dari jumlah yang rusak," tutur Tito.
"Artinya kalau ini diberikan segera, maka mereka kembali sambil dibantu dibersihkan, kembali memperbaiki diisi oleh Kementerian Sosial, uang lauk pauknya oleh Kementerian Sosial, itu bisa mengurangi pengungsi lebih kurang hampir 60 persen. Jadi kita memikirkan tinggal yang 40 persen, dibangunkan huntara, hunian sementara, dan hunian tetap," papar dia.
