Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (KemenImiPas) mengalokasikan dana sebesar Rp 12 miliar untuk merehabilitasi unit pemasyarakatan yang terdampak bencana banjir dan longsor Sumatera.
Sekjen KemenImiPas, Asep Kurnia mengatakan, alokasi anggaran tersebut diambil dari alokasi anggaran Mega Prison.
“Kementerian Imipas tengah mengambil langkah-langkah nyata strategis untuk melakukan kebijakan pengalihan dana perencanaan Mega Prison sebesar Rp 12 miliar untuk digunakan sebagai penanganan tanggap darurat pada UPT Pemasyarakatan di wilayah Aceh dan Sumatera Utara yang terdampak,” ujar Asep pada refleksi akhir tahun KemenImiPas di Jakarta pada Senin (29/12).
Asep mengungkapkan, total ada 18 unit pelaksana teknis (UPT) pemasyarakatan yang terdampak bencana. Baik yang berada di Aceh maupun Sumatera Utara. Bahkan, ada satu lapas di Aceh Tamiang yang harus melepaskan 428 warga binaannya dengan alasan kemanusiaan.
“Terdapat 10 UPT Kementerian Imipas yang terdampak bencana alam di wilayah Aceh, 8 UPT Kementerian Imipas yang terdampak di wilayah Sumatera Utara,” ungkapnya.
Sementara untuk permasalahan mengenai over populasi di lapas, Asep menyebut hal itu memang masih menjadi persoalan yang masih terus dikaji mendalam untuk solusinya. Ia mengatakan, pihaknya sudah mengusulkan untuk membentuk bapas-bapas baru sebagai salah satu pemecahan solusi atas masalah tersebut.
“Menindaklanjuti kekurangan jumlah Balai Pemasyarakatan, Ditjen Pemasyarakatan telah membentuk Pos Bapas di setiap wilayah dan melakukan usulan pembentukan 100 Bapas baru ke Kementerian PAN-RB,” tuturnya.
Selain itu, Kementerian Imipas juga sudah mulai memindahkan para napi dari lapas yang termasuk over populasi.
"Dalam rangka penanganan overcrowding, telah dilakukan pemindahan narapidana sebanyak 41.462 orang di dalam wilayah, serta 1.882 orang dipindahkan ke Pulau Nusakambangan sebagai upaya pemerataan hunian dan peningkatan kualitas pembinaan," ungkap Asep.
