Perpolitikan Indonesia 2025, Stabil dan Terkelola, tetapi..

jpnn.com - JAKARTA - Peneliti senior Citra Institute Efriza memberikan catatan politik Indonesia 2025.

Dia mengatakan pada 2025, pemerintahan Prabowo–Gibran menunjukkan fase awal konsolidasi kekuasaan yang kuat ditandai oleh upaya membangun stabilitas politik melalui koalisi besar dan penekanan pada efektivitas pemerintahan.

BACA JUGA: Efriza: Jokowi Berusaha Memengaruhi Prabowo

"Selama 2025 ini Prabowo sebagai presiden telah menunjukkan ketegasannya dan juga kepedulian terhadap masyarakat, dengan melakukan berbagai reshuffle terhadap kinerja menteri yang tidak maksimal dalam bekerja," kata Efriza kepada JPNN.com, Senin (29/12).

Efriza juga menilai Prabowo tetap Fokus pada agenda ekonomi, ketahanan nasional, dan keberlanjutan proyek strategis nasional.

BACA JUGA: Prabowo Berikan Tenggat Sebelum Tahun Baru untuk Pemulihan Sumatra

Menurutnya, itu menjadi bukti Prabowo menunjukkan orientasi menjaga kepercayaan pasar dan rakyat.

"Hanya saja pemerintahan Prabowo sedang diuji dalam menjaga demokrasi, sebab atas kritik terkait menyempitnya ruang oposisi dan kecenderungan sentralisasi pengambilan keputusan, maupun ulah partai koalisi yakni Golkar yang mengusulkan Pilkada melalui DPRD," tutur Efriza. 

BACA JUGA: Soal Wacana Pilkada Tak Langsung, Golkar Dianggap Mau Nostalgia dengan Orba

Di sisi lain, lanjutnya harus diakui relasi eksekutif dan legislatif yang relatif harmonis dikarenakan koalisi besar.

Efriza menjelaskan itu membantu kelancaran kebijakan, tetapi kekhawatiran atas melemahnya fungsi kontrol demokratis dan diabaikannya masyarakat dalam proses pengambilan keputusan maupun di pemilihan umum adalah peringatan dini akan pengelolaan pemerintahan. 

Dia menjelaskan 2025 dapat dibaca sebagai periode penataan kekuasaan yang stabil dan terkelola.

"Namun, masih menyisakan pertanyaan besar mengenai komitmen jangka panjang pemerintahan ini terhadap penguatan demokrasi, akuntabilitas, pengelolaan anggaran, keterlibatan partisipasi publik, dan kesejahteraan publik," kata Efriza. (mcr8/jpnn)