Jakarta (ANTARA) - Sebagai ibu kota, Jakarta tampaknya sudah tidak diragukan lagi dalam mengelola perekonomiannya. Terlebih kini, Jakarta telah bertransformasi menjadi kota global.
Namun hal tersebut berbeda di era kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno.
Mereka berdua seolah diuji oleh berbagai tantangan perekonomian, terlebih setelah pemerintah pusat memutuskan untuk memotong transfer dana bagi hasil (DBH) untuk daerah. Tak tanggung-tanggung, DBH untuk Jakarta dipotong hingga Rp15 triliun lebih.
Namun, Pramono memerintahkan jajarannya tidak protes pada keputusan tersebut. Justru, ia mengarahkan jajarannya untuk fokus tetap menggeliatkan ekonomi di Jakarta.
Salah satunya, Pramono menggagas Jakarta Collaboration Fund. Jakarta Fund disiapkan guna menambah sumber pendapatan daerah setelah Dana Bagi Hasil (DBH) DKI Jakarta dari pemerintah pusat dipangkas hingga Rp15 triliun.
Pramono menyatakan pihaknya masih menunggu persetujuan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk dapat menjalankan Jakarta Collaboration Fund.
Namun, pada saat Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyambangi Balai Kota pada Selasa (7/10), ia telah menyatakan dukungannya terhadap rencana tersebut.
Selain Jakarta Fund, Pemprov juga menyiapkan skema lain seperti Koefisien Lantai Bangunan (KLB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), dan Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SP3L).
“Alternative financing itu akan menjadi salah satu kata kunci untuk membangun Jakarta. Banyak instrumen yang selama ini belum terkelola secara baik akan kita gunakan,” ujarnya.
Selain itu, Pramono memerintahkan jajarannya untuk menerapkan pembiayaan kreatif atau creative financing.
Misalnya, creative financing bisa dilakukan dengan kerjasama antara Pemerintah Jakarta dengan pihak swasta.
Pramono menekankan bahwa kini bukan lagi eranya menggunakan dana besar tanpa pengawalan ketat untuk membangun Jakarta.
Dia memastikan bahwa dirinya bersama Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno akan mengawal secara khusus setiap pendanaan untuk membangun Jakarta.
Creative financing lainnya yang Pramono dorong untuk memperbesar peluang tambahan pemasukan daerah adalah dengan menerapkan skema hak penamaan atau naming rights.
Dengan demikian, siapa saja bisa mendapatkan hak penamaan baik di halte-halte Jakarta, taman, atau tempat lainnya yang memungkinkan.
Dia menilai kerja sama dengan dunia usaha bukan hanya memperkuat pendanaan daerah, tetapi juga memperindah fasilitas publik melalui kolaborasi kreatif antara pemerintah dan pelaku usaha.
Tak hanya itu, dia juga meminta kepada wali kota dan bupati agar mengoptimalkan peluang kerja sama dengan perusahaan atau perseorangan untuk memperindah Jakarta.
Dia menekankan Jakarta tidak lagi bisa mengandalkan APBD semata karena kebutuhan pelayanan publik dan infrastruktur semakin tinggi.
Lebih lanjut, dia menegaskan skema tersebut dapat menjadi peluang kolaborasi yang lebih luas, termasuk melalui tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR).
Bahkan, dia mengakui beberapa pihak sudah mulai tertarik mensponsori sejumlah ruang Kota Jakarta yang sedang dipercantik.
Untuk itu, Pramono berharap skema tersebut dapat mendorong percepatan penataan kota, termasuk pembuatan taman-taman kecil, penghijauan kolong jalan tol dan jembatan, serta revitalisasi halte dan ruang publik lainnya.
Apabila kolaborasi itu berjalan, sambung dia, maka Jakarta akan semakin modern, rapi, dan nyaman tanpa sepenuhnya membebani anggaran daerah.
Untuk meningkatkan pendapatan pajak Jakarta, Pramono juga menerapkan kebijakan pemberian insentif pajak. Pada tahun ini, hal tersebut sudah beberapa kali dilakukan oleh Pramono.
Pada September lalu, Pramono menandatangani kebijakan relaksasi pajak daerah mulai dari Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT), Pajak Reklame, hingga Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).
Menurut dia, kebijakan itu merupakan komitmen Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dalam mendukung pemungutan pajak yang adil sekaligus melihat perkembangan dunia usaha yang saat ini dinilainya memang memerlukan insentif.
Kebijakan itu pun diharapkan dapat mendorong gairah pasar, meringankan beban masyarakat, serta membantu dunia usaha tetap berkembang di tengah kondisi ekonomi saat ini.
Baru-baru ini, DKI Jakarta menggelar Jakarta Festive Wonders yang berlangsung dari 13 Desember 2025 hingga 10 Januari 2026.
Melalui event tersebut, Pramono menyatakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus berkomitmen memperkuat perekonomian melalui kolaborasi dan langkah strategis di berbagai sektor.
Jakarta Festive Wonders 2025 merupakan kolaborasi Pemprov DKI dengan Bank Indonesia DKI Jakarta, OJK Jabodebek, Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI), Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI), Himpunan Peritel & Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (HIPPINDO), Jakarta Hotel Association, serta Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (APRINDO).
Untuk mendukung pelaksanaan acara, Pemprov DKI telah menerbitkan Keputusan Gubernur Nomor 870 Tahun 2025 mengenai pemberian pengurangan dan pembebasan pajak reklame.
Ia memandang, pelaksanaan Jakarta Festive Wonders dapat mendorong konsumsi masyarakat dan mempercepat inovasi pengelola mal dan hotel.
Bukan hanya di bidang usaha, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta resmi memberikan pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) bagi sekolah-sekolah swasta di Jakarta.
Kebijakan ini tertuang dalam Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 857 Tahun 2025. diharapkan, kebijakan pembebasan PBB ini dapat meringankan beban operasional sekolah swasta, menjaga keberlangsungan lembaga pendidikan, serta memperluas akses dan meningkatkan kualitas pendidikan di Jakarta.
Namun hal tersebut berbeda di era kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno.
Mereka berdua seolah diuji oleh berbagai tantangan perekonomian, terlebih setelah pemerintah pusat memutuskan untuk memotong transfer dana bagi hasil (DBH) untuk daerah. Tak tanggung-tanggung, DBH untuk Jakarta dipotong hingga Rp15 triliun lebih.
Namun, Pramono memerintahkan jajarannya tidak protes pada keputusan tersebut. Justru, ia mengarahkan jajarannya untuk fokus tetap menggeliatkan ekonomi di Jakarta.
Salah satunya, Pramono menggagas Jakarta Collaboration Fund. Jakarta Fund disiapkan guna menambah sumber pendapatan daerah setelah Dana Bagi Hasil (DBH) DKI Jakarta dari pemerintah pusat dipangkas hingga Rp15 triliun.
Pramono menyatakan pihaknya masih menunggu persetujuan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk dapat menjalankan Jakarta Collaboration Fund.
Namun, pada saat Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyambangi Balai Kota pada Selasa (7/10), ia telah menyatakan dukungannya terhadap rencana tersebut.
Selain Jakarta Fund, Pemprov juga menyiapkan skema lain seperti Koefisien Lantai Bangunan (KLB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), dan Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SP3L).
“Alternative financing itu akan menjadi salah satu kata kunci untuk membangun Jakarta. Banyak instrumen yang selama ini belum terkelola secara baik akan kita gunakan,” ujarnya.
Selain itu, Pramono memerintahkan jajarannya untuk menerapkan pembiayaan kreatif atau creative financing.
Misalnya, creative financing bisa dilakukan dengan kerjasama antara Pemerintah Jakarta dengan pihak swasta.
Pramono menekankan bahwa kini bukan lagi eranya menggunakan dana besar tanpa pengawalan ketat untuk membangun Jakarta.
Dia memastikan bahwa dirinya bersama Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno akan mengawal secara khusus setiap pendanaan untuk membangun Jakarta.
Creative financing lainnya yang Pramono dorong untuk memperbesar peluang tambahan pemasukan daerah adalah dengan menerapkan skema hak penamaan atau naming rights.
Dengan demikian, siapa saja bisa mendapatkan hak penamaan baik di halte-halte Jakarta, taman, atau tempat lainnya yang memungkinkan.
Dia menilai kerja sama dengan dunia usaha bukan hanya memperkuat pendanaan daerah, tetapi juga memperindah fasilitas publik melalui kolaborasi kreatif antara pemerintah dan pelaku usaha.
Tak hanya itu, dia juga meminta kepada wali kota dan bupati agar mengoptimalkan peluang kerja sama dengan perusahaan atau perseorangan untuk memperindah Jakarta.
Dia menekankan Jakarta tidak lagi bisa mengandalkan APBD semata karena kebutuhan pelayanan publik dan infrastruktur semakin tinggi.
Lebih lanjut, dia menegaskan skema tersebut dapat menjadi peluang kolaborasi yang lebih luas, termasuk melalui tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR).
Bahkan, dia mengakui beberapa pihak sudah mulai tertarik mensponsori sejumlah ruang Kota Jakarta yang sedang dipercantik.
Untuk itu, Pramono berharap skema tersebut dapat mendorong percepatan penataan kota, termasuk pembuatan taman-taman kecil, penghijauan kolong jalan tol dan jembatan, serta revitalisasi halte dan ruang publik lainnya.
Apabila kolaborasi itu berjalan, sambung dia, maka Jakarta akan semakin modern, rapi, dan nyaman tanpa sepenuhnya membebani anggaran daerah.
Untuk meningkatkan pendapatan pajak Jakarta, Pramono juga menerapkan kebijakan pemberian insentif pajak. Pada tahun ini, hal tersebut sudah beberapa kali dilakukan oleh Pramono.
Pada September lalu, Pramono menandatangani kebijakan relaksasi pajak daerah mulai dari Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT), Pajak Reklame, hingga Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).
Menurut dia, kebijakan itu merupakan komitmen Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dalam mendukung pemungutan pajak yang adil sekaligus melihat perkembangan dunia usaha yang saat ini dinilainya memang memerlukan insentif.
Kebijakan itu pun diharapkan dapat mendorong gairah pasar, meringankan beban masyarakat, serta membantu dunia usaha tetap berkembang di tengah kondisi ekonomi saat ini.
Baru-baru ini, DKI Jakarta menggelar Jakarta Festive Wonders yang berlangsung dari 13 Desember 2025 hingga 10 Januari 2026.
Melalui event tersebut, Pramono menyatakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus berkomitmen memperkuat perekonomian melalui kolaborasi dan langkah strategis di berbagai sektor.
Jakarta Festive Wonders 2025 merupakan kolaborasi Pemprov DKI dengan Bank Indonesia DKI Jakarta, OJK Jabodebek, Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI), Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI), Himpunan Peritel & Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (HIPPINDO), Jakarta Hotel Association, serta Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (APRINDO).
Untuk mendukung pelaksanaan acara, Pemprov DKI telah menerbitkan Keputusan Gubernur Nomor 870 Tahun 2025 mengenai pemberian pengurangan dan pembebasan pajak reklame.
Ia memandang, pelaksanaan Jakarta Festive Wonders dapat mendorong konsumsi masyarakat dan mempercepat inovasi pengelola mal dan hotel.
Bukan hanya di bidang usaha, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta resmi memberikan pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) bagi sekolah-sekolah swasta di Jakarta.
Kebijakan ini tertuang dalam Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 857 Tahun 2025. diharapkan, kebijakan pembebasan PBB ini dapat meringankan beban operasional sekolah swasta, menjaga keberlangsungan lembaga pendidikan, serta memperluas akses dan meningkatkan kualitas pendidikan di Jakarta.
