RI-AS Bahas Penguatan Akses Critical Mineral

Warta Ekonomi, Jakarta -

Hubungan kerja sama perdagangan antara Indonesia dengan Amerika Serikat (AS) menunjukkan perkembangan signifikan, termasuk dalam pembahasan critical mineral.

Ini disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Airlangga Hartarto dalam  dialog bersama media yang berlangsung di Jakarta, pada Jumat (26/12/2025).

Baca Juga: Kolaborasi Lintas Sektor Jaga Perekonomian Nasional hingga Akhir Tahun

“Terkait dengan pembahasan dengan Amerika Serikat, seluruh sektor dibahas, termasuk akses kepada critical mineral. Tentu yang critical mineral sudah ada pembicaraan dengan badan ekspornya di Amerika dan juga ada perusahaan Amerika yang sudah berbicara dengan perusahaan critical mineral di Indonesia. Jadi itu akses terhadap critical mineral yang disediakan oleh Pemerintah,” ungkapnya, dikutip dari siaran pers Kemenko Perekonomian, Senin (29/12).

Pemerintah Indonesia dan United States Trade Representative (USTR) telah menyepakati seluruh substansi utama dan teknis dokumen Agreements on Reciprocal Trade (ART) dalam pertemuan di Washington D.C., dengan prinsip keseimbangan kepentingan kedua negara. 

Melalui kesepakatan tersebut, AS memberikan pengecualian tarif terhadap sejumlah komoditas unggulan Indonesia seperti minyak sawit mentah (CPO), kopi, teh, kakao, serta berbagai produk manufaktur padat karya. Kebijakan ini diharapkan dapat menjaga daya saing produk Indonesia, sekaligus memberikan kepastian bagi pelaku usaha nasional.

Selain aspek tarif, kerja sama Indonesia–AS juga mencakup pembahasan lintas sektor, termasuk penguatan akses terhadap critical minerals. 

Menko Airlangga menegaskan bahwa kolaborasi di sektor ini bukan merupakan hal baru, mengingat keterlibatan perusahaan AS dalam industri pertambangan Indonesia telah berlangsung sejak lama, termasuk investasi Freeport sejak 1967 serta kehadiran perusahaan multinasional lainnya.

Saat ini, dokumen ART telah memasuki tahap legal scrubbing dan finalisasi. Pemerintah menargetkan penandatanganan perjanjian tersebut oleh Presiden Republik Indonesia dan Presiden Amerika Serikat dapat dilakukan sebelum akhir Januari 2026.

Di sisi lain, Pemerintah Indonesia juga mendorong diversifikasi pasar ekspor melalui perluasan kerja sama dagang dengan mitra non-tradisional. 

Salah satu langkah strategis yang telah ditempuh yakni penandatanganan Free Trade Agreement antara Indonesia dan Eurasian Economic Union (I-EAEU FTA) pada 21 Desember 2025. 

Perjanjian ini membuka akses pasar ke kawasan Eurasia yang mencakup Rusia, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Belarus, dan Armenia, dengan total populasi hampir 180 juta jiwa dan Produk Domestik Bruto mencapai USD2,56 triliun. 

Lebih dari 95% nilai perdagangan dalam perjanjian tersebut memperoleh preferensi tarif, dengan rata-rata bea masuk mendekati nol persen.

Melalui FTA tersebut, Indonesia berpeluang meningkatkan ekspor berbagai komoditas unggulan seperti CPO dan turunannya, alas kaki, kopi, kakao, tekstil, produk perikanan, serta jasa berbasis digital dan ekonomi kreatif. 

Selain memperkuat diversifikasi pasar, perjanjian tersebut juga diproyeksikan mampu mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 2,36% dan memperkuat daya saing produk bernilai tambah.

Untuk mempercepat pemanfaatan perjanjian dagang, Pemerintah mendorong pembentukan business council dan penyelenggaraan business forum dengan negara mitra, termasuk kawasan Eurasia dan Uni Eropa. 

Langkah tersebut bertujuan memfasilitasi komunikasi langsung antar pelaku usaha, serta mempercepat implementasi kerja sama perdagangan tanpa menunggu selesainya proses ratifikasi.

Pemerintah menegaskan komitmennya untuk terus menjaga keseimbangan antara penguatan ekonomi domestik dan pembukaan akses pasar global. 

Dengan memperluas jaringan perjanjian dagang internasional, Indonesia diharapkan mampu meningkatkan kinerja ekspor, memperluas peluang bagi pelaku usaha termasuk UMKM, serta menjaga ketahanan ekonomi nasional secara berkelanjutan.

“Jadi, Pemerintah menjaga daya beli dalam negeri, kemudian membuka pasar, sekaligus juga menjaga ketahanan ekonomi di dalam negeri. Di pihak lain, kita membuka pasar luar yang baru, termasuk I-EAEU. Jadi, kepada para pengusaha Indonesia, supaya bisa juga mengisi pasar luar dengan bea masuk rata-rata sudah nol. Jadi, terbuka kesempatan bagi Indonesia, termasuk UMKM juga, untuk mengakses pasar global secara lebih kompetitif,” tutup Menko Airlangga.