16.264 Keluarga Korban Bencana Sumatera Pilih Dana Tunggu Ketimbang Tempati Huntara

JAKARTA, KOMPAS – Bersamaan dengan pembangunan hunian sementara di sejumlah lokasi terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, pemerintah juga tengah mendata jumlah warga calon penerima hunian sementara. Dari total seluruh korban yang ada di ketiga provinsi, sebanyak 16.264 keluarga memilih untuk tidak tinggal di hunian sementara tetapi mengambil jatah uang pengganti dari pemerintah atau dana tunggu hunian.

Mengacu data Kementerian Koordinator Bidang Pembangunana Manusia dan Kebudayaan, hingga sebulan pasca-bencana ekologis yang melanda Sumatera bagian utara, sebanyak 25 dari total 52 kabupaten/kota di tiga provinsi yang terdampak mulai memasuki masa transisi dari tanggap darurat menjadi rehabilitasi dan rekonstruksi. Pada fase rehabilitasi dan rekonstruksi, langkah pemulihan pasca-bencana juga beralih, salah satunya berfokus pada pembangunan hunian baik yang sementara maupun tetap.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno dalam jumpa pers perkembangan penanganan bencana Sumatera di Pangkalan TNI Angkatan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Senin (29/12/2025), memaparkan, ke-25 kabupaten/kota itu terdiri dari tujuh daerah di Aceh, delapan daerah di Sumatera Utara (Sumut), dan 10 daerah di Sumatera Barat (Sumbar). Ia mengakui, belum semua kabupaten/kota bisa memasuki tahap rehabilitasi dan rekonstruksi. Sebagian daerah justru memperpanjang status tanggap darurat.

“Daerah yang melakukan perpanjangan status tanggap darurat tersebut, itu dimaksudkan agar daerah benar-benar siap masuk ke fase rehabilitasi dan rekonstruksi,” ujar Pratikno.

Di daerah-daerah yang sudah memasuki tahap rekonstruksi dan rehabilitasi, pemerintah menggencarkan pembangunan hunian, baik sementara maupun tetap. Sejak pembangunan dimulai pada 28 Desember lalu, tercatat sudah ada 1.050 unit hunian yang selesai dibangun. Selain itu, lebih dari 1.000 hunian masih dalam proses pembangunan baik oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) maupun Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Sejalan dengan proses pembangunan, pemerintah juga mendata jumlah warga, baik yang menjadi calon penerima hunian maupun mereka yang memilih untuk menerima uang pengganti atau dana tunggu hunian (DTH). Sebab, korban bencana tidak diwajibkan untuk tinggal di hunian sementara (huntara).

Mereka juga bisa memilih untuk mengambil DTH sembari menunggu hunian tetap dari pemerintah selesai dibangun. Dana tersebut sebesar Rp 600.000 per kepala keluarga.

Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari mengatakan, nama calon penerima DTH diusulkan oleh pemerintah daerah melalui surat keputusan. Untuk tahap pertama BNPB sudah menerima usulan sebanyak 16.246 kepala keluarga dengan data rinci baik nama maupun alamat masing-masing.

Dari total 16.246 kepala keluarga yang memilih untuk mengambil DTH, 10.013 keluarga di antaranya berada di Aceh, 1.743 keluarga di Sumbar, dan 4.508 keluarga berada di Sumut. “Data itu kemudian kita validasi, verifikasi, dengan data dukcapil (kependudukan dan pencatatan sipil) yang ada di Kemendagri (Kementerian Dalam Negeri),” ujar Abdul.

Ia menambahkan, verifikasi dengan data dukcapil diperlukan agar penyaluran bantuan nantinya tidak membutuhkan bukti kartu tanda penduduk (KTP) ataupun kartu keluarga (KK) dari para penerima. Sebab, di tengah bencana tidak semua warga masih memiliki dokumen kependudukan.

Selain itu, kata Abdul, penyaluran bantuan juga akan dilakukan dengan metode menjemput bola. Pemerintah pusat akan menyalurkan DTH melalui bank-bank yang menjadi anggota Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) di setiap kecamatan yang terdampak bencana. Bank juga akan menyediakan petugas administrasi yang akan mengirimkan langsung DTH ke rekening penerima.

“Saat ini posisi rekening sudah dibuka, yang 16.264 KK itu sudah dibuka di bank Himbara. Mulai besok (Selasa) hingga Jumat itu pihak bank bersama pemerintah kecamatan, desa, akan mulai turun supaya Saudara-saudara kita yang memilih untuk tinggal di tempat keluarga atau mengontrak itu sudah bisa mendapatkan haknya,” kata Abdul.

Ia melanjutkan, penyaluran DTH ini masih akan dilanjutkan ke tahap berikutnya. Oleh karena itu, kompilasi data akan dilanjutkan. “Sehingga kita tidak menunggu semuanya terdata dulu, yang sudah terdata kita salurkan,” kata Abdul.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian membenarkan, pendataan untuk pembangunan huntara dan calon penerimanya terus dilakukan. Hal itu penting, karena pemerintah bakal memberikan bantuan Rp 15 juta untuk rumah rusak ringan, Rp 30 juta untuk rumah rusak sedang, serta mendirikan bangunan baru untuk rumah yang rusak berat akibat bencana. Pembiayaan pembangunan itu bersumber dari BUMN, APBN, dan dana gotong royong atau bantuan dari pihak swasta.

“Persoalannya adalah data. Data yang diharapkan adalah by name by address dari rumah yang rusak ringan, sedang, dan berat. Data itu kemarin kesepakatannya adalah dari Pemda yang membuat,” kata Tito.

Untuk membantu ketepatan data tersebut, Kemendagri membantu koordinasi baik dengan BNPB, Badan Pusat Statistik (BPS), Kepolisian setempat, dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Dengan koordinasi itu, diharapkan penyaluran bantuan tidak perlu menunggu data lengkap tetapi bisa dilakukan secara bertahap. Sebab, sejauh ini setidaknya ada tiga versi data yang harus direkonsiliasi pemerintah sebelum penyaluran bantuan.