Wakil Ketua Umum Golkar, Ahmad Doli Kurnia, menyebut partai beringin sudah menggodok opsi pemilihan Kepala Daerah melalui DPRD dalam Rapimnas I Partai Golkar.
Hasilnya, hampir seluruh DPD Golkar mengusulkan agar Kepala Daerah dipilih oleh DPRD.
“Dalam Rapimnas I Partai Golkar kemarin, hampir seluruh DPD Provinsi dalam pandangan umumnya, mengusulkan agar Pilkada dilaksanakan melalui DPRD. Walaupun ada yang menyampaikan dengan beberapa catatan,” ucap Doli kepada wartawan, Senin (29/12).
“Sebelumnya DPP Partai Golkar juga telah membentuk Tim Kajian Politik yang sudah bekerja selama 1,5 tahun dan sudah menghasilkan beberapa opsi rekomendasi terkait Sistem Pemilu, Parpol, termasuk Pilkada,” tambahnya.
Menurut Doli, ada 3 opsi Pilkada yang direkomendasikan oleh Tim Kajian Politik kepada partai. Ketiganya adalah pemilihan langsung, pemilihan lewat DPRD, dan pemilihan lewat DPRD untuk Gubernur, serta pemilihan hybrid untuk Bupati atau Wali Kota.
Golkar menilai, biaya politik begitu tinggi bila Pilkada dilakukan secara langsung. Alhasil, Rapimnas I Golkar akhirnya memilih opsi Pilkada lewat DPRD sebagai opsi yang diusulkan.
“Dengan aspirasi yang berkembang dari dari seluruh DPD PG Provinsi, akhirnya Rapimnas I PG merekomendasikan agar pelaksanaan Pilkada dilakukan melalui DPRD, baik untuk pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota, dengan beberapa catatan,” ucap Doli.
Hasil Rapimnas Golkar meminta kepada DPP agar memperjuangkan opsi ini diakomodir dalam Undang-Undang Pemilu/Pilkada.
“Dan meminta kepada DPP PG untuk membahasnya bersama koalisi partai politik pendukung pemerintah untuk diperjuangkan dalam revisi UU Pemilu/Pilkada,” ucap Doli.
Tak hanya mengusulkan, Doli mengatakan Ketua Umum Golkar, Bahlil Lahadalia, telah meminta Tim Kajian Politik untuk merumuskan konsep yang matang terkait usulan ini.
“Kami, Tim Kajian Politik sebenarnya juga sudah mempersiapkan ‘konsep baru’ bila opsi Pilkada oleh DPRD (digunakan),” imbuh Doli.
“Konsep baru ini berupaya mengakomodir dan menggabungkan dua prinsip, yaitu prinsip demokrasi— pelibatan rakyat —dan prinsip penyelenggaraan Pilkada yang murah, efisien, dan bebas praktik moral hazard pemilu, seperti political transactional, money politics, dan vote buying,” lanjutnya.
Menurutnya, ada banyak tahapan yang bisa dibuat agar pemilihan Kepala Daerah lewat DPRD tetap mengakomodir pelibatan publik.
“Misalnya, pertama, tahap rekrutmen, setiap parpol atau gabungan parpol dapat membuka pendaftaran secara terbuka dengan melibatkan masyarakat,” ucap Doli.
“Kedua, tahap penilaian atau seleksi bakal calon, mungkin parpol atau gabungan parpol bisa membentuk tim panel yang terdiri dari para akademisi, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan sebagainya,” tambahnya.
Selain itu, katanya dalam tahapan pemilihan bakal calon, partai politik atau koalisinya dapat melakukan pemilihan pendahuluan atau primary election.
“Kemudian, untuk memastikan kekhawatiran terjadinya praktik moral hazard pemilu di dalam pemilihan akhir di DPRD, pemilihan bisa dilakukan dengan voting secara terbuka,” jelas Doli.
Lebih lanjut, Doli mengusulkan agar nantinya pemilihan di DPRD hanya untuk memilih kepala daerahnya saja.
“Bukan paket kepala dan wakil kepala daerah. Baik pemilihannya dilakukan di DPRD apalagi kalau ada opsi tetap pemilihan secara langsung,” ucap Doli.
“Dan itu semua harus diatur di dalam UU,” tandasnya.
