Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi III DPR RI Abdullah meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) perlu memberikan penjelasan yang lebih rinci dan transparan kepada publik soal penghentian penyelidikan (SP3) atas kasus dugaan korupsi yang melibatkan mantan Bupati Konawe Utara, Sulawesi Tenggara, Aswad Sulaiman.
Menurut dia, penjelasan itu diperlukan agar tidak muncul anggapan bahwa angka kerugian negara yang tidak bisa dihitung, mengalahkan keadilan substantif dalam penegakan hukum.
"Jangan sampai SP3 dari KPK ini menjadi akhir penegakan hukum atau mereduksi makna hukum pidana korupsi pertambangan menjadi semata-mata persoalan angka," kata Abdullah saat dihubungi di Jakarta, Senin.
Terkait pernyataan KPK yang menyebut kurangnya alat bukti, khususnya perhitungan kerugian negara dari kasus korupsi tersebut, menurut dia, KPK dapat berkolaborasi dengan pihak yang melakukan perhitungan atau audit atas kasus korupsi itu.
Selain itu, dia pun mempertanyakan soal SP3 yang baru diumumkan sekarang, padahal keputusan itu sudah diputuskan pada Desember 2024.
"Mengapa keputusan yang diambil dari Desember 2024, baru diumumkan sekarang?" kata dia.
Menurut dia, Kejaksaan Agung bisa saja menangani kasus yang sudah dihentikan oleh KPK tersebut, sepanjang ada bukti baru dan menggunakan konstruksi hukum yang berbeda sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
"Esensi kejahatan korupsi di sektor sumber daya alam (SDA) adalah penyalahgunaan kekuasaan yang merugikan negara dalam mengelola SDA untuk kemakmuran rakyat," kata dia.
Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengonfirmasi menghentikan penyidikan kasus dugaan korupsi yang melibatkan mantan Bupati Konawe Utara, Sulawesi Tenggara, Aswad Sulaiman.
"Benar, KPK telah menerbitkan SP3 (surat perintah penghentian penyidikan, red.) dalam perkara tersebut, ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo kepada para jurnalis di Jakarta, Jumat (26/12).
Budi menjelaskan KPK memutuskan menghentikan kasus dugaan korupsi dalam pemberian izin kuasa pertambangan eksplorasi dan eksploitasi, serta izin usaha pertambangan operasi produksi dari Pemerintah Kabupaten Konawe Utara tahun 2007-2014 karena kurangnya alat bukti.
"Setelah dilakukan pendalaman pada tahap penyidikan, tidak ditemukan kecukupan bukti, sehingga KPK menerbitkan SP3 untuk memberikan kepastian hukum kepada pihak-pihak terkait," jelasnya.
Baca juga: Anggota DPR minta polisi usut teror bom 10 sekolah di Depok
Baca juga: Anggota DPR minta Polri buat posko perempuan-anak di lokasi bencana
Menurut dia, penjelasan itu diperlukan agar tidak muncul anggapan bahwa angka kerugian negara yang tidak bisa dihitung, mengalahkan keadilan substantif dalam penegakan hukum.
"Jangan sampai SP3 dari KPK ini menjadi akhir penegakan hukum atau mereduksi makna hukum pidana korupsi pertambangan menjadi semata-mata persoalan angka," kata Abdullah saat dihubungi di Jakarta, Senin.
Terkait pernyataan KPK yang menyebut kurangnya alat bukti, khususnya perhitungan kerugian negara dari kasus korupsi tersebut, menurut dia, KPK dapat berkolaborasi dengan pihak yang melakukan perhitungan atau audit atas kasus korupsi itu.
Selain itu, dia pun mempertanyakan soal SP3 yang baru diumumkan sekarang, padahal keputusan itu sudah diputuskan pada Desember 2024.
"Mengapa keputusan yang diambil dari Desember 2024, baru diumumkan sekarang?" kata dia.
Menurut dia, Kejaksaan Agung bisa saja menangani kasus yang sudah dihentikan oleh KPK tersebut, sepanjang ada bukti baru dan menggunakan konstruksi hukum yang berbeda sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
"Esensi kejahatan korupsi di sektor sumber daya alam (SDA) adalah penyalahgunaan kekuasaan yang merugikan negara dalam mengelola SDA untuk kemakmuran rakyat," kata dia.
Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengonfirmasi menghentikan penyidikan kasus dugaan korupsi yang melibatkan mantan Bupati Konawe Utara, Sulawesi Tenggara, Aswad Sulaiman.
"Benar, KPK telah menerbitkan SP3 (surat perintah penghentian penyidikan, red.) dalam perkara tersebut, ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo kepada para jurnalis di Jakarta, Jumat (26/12).
Budi menjelaskan KPK memutuskan menghentikan kasus dugaan korupsi dalam pemberian izin kuasa pertambangan eksplorasi dan eksploitasi, serta izin usaha pertambangan operasi produksi dari Pemerintah Kabupaten Konawe Utara tahun 2007-2014 karena kurangnya alat bukti.
"Setelah dilakukan pendalaman pada tahap penyidikan, tidak ditemukan kecukupan bukti, sehingga KPK menerbitkan SP3 untuk memberikan kepastian hukum kepada pihak-pihak terkait," jelasnya.
Baca juga: Anggota DPR minta polisi usut teror bom 10 sekolah di Depok
Baca juga: Anggota DPR minta Polri buat posko perempuan-anak di lokasi bencana
