Pemerintah akan fokus menambah cadangan pangan karena program Makan Bergizi Gratis (MBG) akan dijalankan secara penuh pada 2026. Penambahan cadangan pangan penting dilakukan untuk mengamankan pasokan dan menahan gejolak harga di pasar.
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menargetkan volume cadangan beras pemerintah atau CBP naik dari 3 juta ton tahun ini menjadi 4 juta ton pada 2026. Sementara itu, volume cadangan jagung pemerintah atau CJP diharapkan naik lebih dari tiga kali lipat menjadi 1 juta ton.
"Pada 8 Januari 2026, jumlah penerima manfaat akan mencapai 55 juta orang. Angka tersebut akan naik menjadi 80 juta orang pada April 2026. Karena itu, program MBG akan membutuhkan banyak beras, telur ayam, dan daging ayam," kata Zulhas di kantornya, Senin (29/12).
Badan Gizi Nasional memproyeksikan kebutuhan beras untuk 19.000 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG mencapai 91.200 ton pada Januari 2026. Dengan demikian, keperluan beras saat program MBG berjalan penuh akan menembus 1 juta ton pada tahun depan.
Sementara itu, kebutuhan telur saat program MBG berjalan penuh mencapai 5.000 ton per hari atau sekitar 720.000 ton per tahun. Karena itu, total keperluan ayam petelur tahun depan khusus program MBG mencapai 120 juta ekor.
Zulhas menjelaskan peningkatan CJP diperlukan untuk mengatur harga pakan ayam yang akhirnya dapat menjaga harga telur di tingkat dapur SPPG. "Ini belum menghitung kebutuhan ayam pedaging. Jadi, setiap rantai pasok harus diperiksa kebutuhannya dengan baik," katanya.
Menteri Pertanian Amran Sulaiman menjelaskan target CBP sebesar 4 juta ton merupakan volume yang akan diserap Bulog pada tahun depan. Adapun stok CBP setiap saat yang harus dikelola Bulog tidak berubah dari 2 juta ton.
Amran mengaku telah menginstruksikan Perum Bulog untuk menambah kapasitas gudangnya sebesar 2 juta ton untuk menampung tambahan CBP tersebut. Menurutnya, mayoritas penyerapan CBP akan dilakukan pada Panen Raya 2026 selama Februari-April 2026.
"Minimal kami serap CBP 2 juta ton selama Panen Raya 2026, maksimal 2,5 jtua ton," kata Amran.
Cadangan Minyak GorengSelain beras dan jagung, volume cadangan minyak goreng milik pemerintah ditargetkan naik hampir 700.000 ton menjadi 750.00 ton tahun depan. Pada tahun ini, stok akhir cadangan minyak goreng pemerintah hanya sekitar 11.000 ton dari target minimum pengelolaan 105.000 ton.
Namun peningkatan volume tersebut disinyalir bukan dari minyak goreng hasil aturan kewajiban pasar domestik atau DMO. Seperti diketahui, eksportir minyak sawit mentah wajib mematuhi kebijakan DMO agar mendapatkan persetujuan ekspor dari Kementerian Perdagangan.
Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan pemenuhan cadangan minyak goreng pemerintah akan dipenuhi dari produsen swasta. Dengan demikian, minyak goreng yang akan diserap pemerintah adalah minyak goreng premium.
"Minyak goreng hasil DMO atua Minyakita akan dijual seperti biasa atau langsung mengalir dari produsen langsung ke konsumen tanpa dicadangkan. Kami akan serap minyak goreng premium karena volumenya yang banyak," katanya.
