Bisnis.com, PEKANBARU - Pemda Kabupaten Siak, Provinsi Riau optimistis Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Siak akan meningkat pada 2026.
Sebelumnya, Bupati Siak Afni Zulkifli memaparkan capaian kinerja dan realisasi APBD 2025, dilanjutkan dengan pemaparan transparansi capaian APBD 2025 serta rencana APBD 2026.
Wakil Bupati Siak Syamsurizal menyampaikan, asumsi total APBD Kabupaten Siak Tahun Anggaran 2026 berada di kisaran Rp2,37 triliun. Pemerintah daerah, kata dia, akan bekerja keras mengoptimalkan pendapatan agar perencanaan anggaran dapat berjalan efektif.
“Struktur APBD kita masih didominasi belanja wajib, terutama belanja pegawai dan operasional. Ini menjadi tantangan utama yang harus terus kita efisienkan,” ujarnya Senin (29/12/2025).
Dalam struktur belanja daerah 2026, sekitar 82,15% APBD dialokasikan untuk belanja operasi atau belanja wajib, yang mencakup belanja pegawai, barang dan jasa, subsidi, hibah, serta bantuan sosial. Sementara belanja pembangunan dan layanan publik hanya sekitar 17,81%, dan belanja tidak terduga sebesar 0,04%.
Rincian belanja operasi meliputi belanja pegawai sekitar Rp1,07 triliun, belanja barang dan jasa Rp824 miliar, belanja subsidi Rp38 miliar, belanja hibah Rp46 miliar, serta belanja bantuan sosial sekitar Rp2 miliar. Adapun belanja lainnya terdiri dari belanja modal sekitar Rp189 miliar dan belanja transfer sekitar Rp234 miliar.
Baca Juga
- Ekonomi Garut Diselamatkan Warga Saat APBD Kehilangan Fungsi
- DPRD-Gubernur Sepakat, APBD Kaltim 2026 Rp15,15 Triliun
- Bobby Nasution Dorong Pendanaan Non-APBD untuk Pembangunan Sumut
Untuk struktur pendapatan daerah 2026, total pendapatan diproyeksikan sebesar Rp2,37 triliun. Pendapatan tersebut masih didominasi oleh pendapatan transfer sekitar Rp1,68 triliun, yang terdiri dari transfer pemerintah pusat sekitar Rp1,5 triliun dan transfer antar daerah sekitar Rp178 miliar.
Sementara itu, PAD Kabupaten Siak diproyeksikan sekitar Rp690 miliar. PAD tersebut bersumber dari pajak dan retribusi daerah sekitar Rp126 miliar, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sekitar Rp247 miliar, serta lain-lain PAD yang sah sekitar Rp8 miliar.
Syamsurizal menegaskan, Pemkab Siak akan terus mendorong optimalisasi PAD secara bertahap untuk mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer.
“Kami optimistis, dengan pembenahan sistem dan penguatan potensi daerah, PAD Siak dapat terus meningkat pada 2026,” katanya.
Dalam APBD 2026, Pemkab Siak juga memproyeksikan defisit anggaran sekitar Rp1 miliar. Defisit tersebut direncanakan ditutup melalui pembiayaan daerah sekitar Rp14 miliar, yang bersumber dari SiLPA sekitar Rp13 miliar.
Selain itu, Wabup juga memaparkan progres pembayaran tunda bayar Tahun Anggaran 2024 dengan total kewajiban sekitar Rp327 miliar.
Hingga 26 Desember 2025, telah dibayarkan sekitar Rp206 miliar atau 63%. Sisanya sekitar Rp121 miliar, dengan sekitar Rp49 miliar direncanakan dibayarkan pada 2025 dan sekitar Rp72 miliar digeser ke 2026.
Meski menghadapi tantangan fiskal, Syamsurizal menegaskan komitmen Pemkab Siak untuk terus melakukan efisiensi anggaran.
Sebanyak 17 program prioritas dan layanan masyarakat tetap menjadi fokus, mulai dari penguatan fiskal desa, peningkatan infrastruktur dan konektivitas wilayah, penyediaan fasilitas publik, hingga penguatan aset daerah.
