Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan kenaikan margin fee bagi Perum Bulog diperlukan untuk mendukung kebijakan beras satu harga nasional di seluruh wilayah Indonesia secara berkelanjutan dan merata.
Usai rapat koordinasi terbatas di Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta, Senin, Zulhas (sapaan akrabnya) menjelaskan margin Bulog saat ini hanya sekitar Rp50 per kilogram dari penyerapan 3 juta ton setara beras, menghasilkan Rp150 miliar, sehingga belum memadai untuk membiayai distribusi lintas wilayah nasional terpencil timur terluar.
Menurut Zulhas, dengan margin terbatas tersebut, pengiriman beras satu harga ke Papua dan Maluku sulit dilakukan karena biaya logistik tinggi dan jarak distribusi sangat menantang bagi Bulog nasional saat ini.
"Bulog itu hanya dikasih margin Rp50 per kg, kali 3 juta (ton beras penyerapan Bulog), (hasilnya) Rp150 miliar. Bagaimana bisa mengirim ke Papua, ke Maluku satu harga, kan tidak mungkin," kata Zulhas.
Ia menyampaikan pemerintah akan membahas penyesuaian margin fee untuk Bulog bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk menghitung kebutuhan riil, memastikan skema beras satu harga berjalan efektif, transparan, dan akuntabel secara nasional lintas daerah terpadu berkelanjutan konsisten terukur.
Zulhas mengharapkan peningkatan margin dapat memperkuat peran Bulog dalam menjaga stabilitas harga, pemerataan pasokan, serta akses pangan terjangkau bagi masyarakat seluruh Indonesia dari barat hingga timur kepulauan nasional secara adil merata.
"Nah ini nanti kita akan bicarakan dengan BPKP, kita akan hitung agar nanti berhasil bisa (beras) satu harga di seluruh Indonesia," ucap Zulhas.
Baca juga: Bulog usul "margin fee" naik 10 persen usai perkuat swasembada di 2025
Kendati demikian, Zulhas tidak menyebutkan berapa kenaikan margin fee bagi Perum Bulog yang akan ditetapkan nantinya.
Hanya saja, ia menegaskan hal itu penting, terutama untuk mendukung distribusi beras bagi wilayah yang sulit terjangkau dengan kebijakan satu harga.
Sebelumnya, Perum Bulog mengusulkan kenaikan margin fee 10 persen setelah penguatan swasembada beras sepanjang 2025 sebagai upaya menjaga keberlanjutan operasional, stabilisasi harga, serta dukungan distribusi pangan nasional.
"Skema margin fee yang selama ini sebesar Rp50 per kilogram sejak tahun 2014, kami usulkan untuk disesuaikan menjadi sebesar 10 persen dari kuantum biaya pengadaan setara beras," kata Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani ditemui di Jakarta, Senin.
Menurut Rizal, usulan itu sebagai langkah suportif atas beban penugasan publik kepada Bulog yang terus meningkat.
Usulan penyesuaian margin fee itu mengacu pada asas kesetaraan, dengan merujuk pada skema penugasan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) strategis lainnya, seperti PLN dan Pertamina, yang memperoleh margin fee sebesar 10 persen dalam menjalankan penugasan pemerintah.
Rizal menambahkan apabila usulan tersebut nantinya disetujui, margin fee akan dimanfaatkan untuk menjaga keberlanjutan Perum Bulog dalam melaksanakan penugasan negara.
Pemanfaatannya diarahkan pada revitalisasi aset, pembaruan infrastruktur pascapanen, serta penguatan sistem logistik pangan nasional untuk mendukung Astacita Presiden Prabowo Subianto.
Baca juga: Bulog siapkan gudang tambahan menyusul rencana penyerapan beras
Baca juga: Zulhas: Cadangan beras 4 juta ton pada 2026 perkuat SPHP dan bantuan pangan
Usai rapat koordinasi terbatas di Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta, Senin, Zulhas (sapaan akrabnya) menjelaskan margin Bulog saat ini hanya sekitar Rp50 per kilogram dari penyerapan 3 juta ton setara beras, menghasilkan Rp150 miliar, sehingga belum memadai untuk membiayai distribusi lintas wilayah nasional terpencil timur terluar.
Menurut Zulhas, dengan margin terbatas tersebut, pengiriman beras satu harga ke Papua dan Maluku sulit dilakukan karena biaya logistik tinggi dan jarak distribusi sangat menantang bagi Bulog nasional saat ini.
"Bulog itu hanya dikasih margin Rp50 per kg, kali 3 juta (ton beras penyerapan Bulog), (hasilnya) Rp150 miliar. Bagaimana bisa mengirim ke Papua, ke Maluku satu harga, kan tidak mungkin," kata Zulhas.
Ia menyampaikan pemerintah akan membahas penyesuaian margin fee untuk Bulog bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk menghitung kebutuhan riil, memastikan skema beras satu harga berjalan efektif, transparan, dan akuntabel secara nasional lintas daerah terpadu berkelanjutan konsisten terukur.
Zulhas mengharapkan peningkatan margin dapat memperkuat peran Bulog dalam menjaga stabilitas harga, pemerataan pasokan, serta akses pangan terjangkau bagi masyarakat seluruh Indonesia dari barat hingga timur kepulauan nasional secara adil merata.
"Nah ini nanti kita akan bicarakan dengan BPKP, kita akan hitung agar nanti berhasil bisa (beras) satu harga di seluruh Indonesia," ucap Zulhas.
Baca juga: Bulog usul "margin fee" naik 10 persen usai perkuat swasembada di 2025
Kendati demikian, Zulhas tidak menyebutkan berapa kenaikan margin fee bagi Perum Bulog yang akan ditetapkan nantinya.
Hanya saja, ia menegaskan hal itu penting, terutama untuk mendukung distribusi beras bagi wilayah yang sulit terjangkau dengan kebijakan satu harga.
Sebelumnya, Perum Bulog mengusulkan kenaikan margin fee 10 persen setelah penguatan swasembada beras sepanjang 2025 sebagai upaya menjaga keberlanjutan operasional, stabilisasi harga, serta dukungan distribusi pangan nasional.
"Skema margin fee yang selama ini sebesar Rp50 per kilogram sejak tahun 2014, kami usulkan untuk disesuaikan menjadi sebesar 10 persen dari kuantum biaya pengadaan setara beras," kata Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani ditemui di Jakarta, Senin.
Menurut Rizal, usulan itu sebagai langkah suportif atas beban penugasan publik kepada Bulog yang terus meningkat.
Usulan penyesuaian margin fee itu mengacu pada asas kesetaraan, dengan merujuk pada skema penugasan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) strategis lainnya, seperti PLN dan Pertamina, yang memperoleh margin fee sebesar 10 persen dalam menjalankan penugasan pemerintah.
Rizal menambahkan apabila usulan tersebut nantinya disetujui, margin fee akan dimanfaatkan untuk menjaga keberlanjutan Perum Bulog dalam melaksanakan penugasan negara.
Pemanfaatannya diarahkan pada revitalisasi aset, pembaruan infrastruktur pascapanen, serta penguatan sistem logistik pangan nasional untuk mendukung Astacita Presiden Prabowo Subianto.
Baca juga: Bulog siapkan gudang tambahan menyusul rencana penyerapan beras
Baca juga: Zulhas: Cadangan beras 4 juta ton pada 2026 perkuat SPHP dan bantuan pangan
