Parpol Usul Pilkada Lewat DPRD, Pengamat: Ada Kesan Elite Takut ke Rakyat

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Adi Prayitno, mengatakan ada kesan elite politik takut terhadap rakyat, sehingga menggulirkan wacana pemilihan kepala daerah lewat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Adi menduga penyebabnya adalah masyarakat kini kerap "menghukum" seorang politikus atau partai tertentu dengan membuat gerakan tidak memilih mereka ketika momen pemilu.

"Ada kesan elite mulai takut ke rakyat. Rakyat yang semakin kritis dan susah dikendalikan oleh elite. Rakyat punya cara menghukum elite dengan cara tak memilih mereka di pilkada karena kinerjanya buruk. Ini yang sepertinya ditakuti, makanya lewat DPRD saja," ujar Adi kepada Kompas.com, Senin (29/12/2025).

Baca juga: Pilkada Tidak Langsung dan Logika Efisiensi yang Keliru

Adi menekankan rakyat 100 persen dirugikan dengan sistem pilkada lewat DPRD.

Sebab, dengan sistem tersebut, maka rakyat tak lagi punya hak istimewa untuk memilih pemimpin di daerahnya masing-masing.

var endpoint = 'https://api-x.kompas.id/article/v1/kompas.com/recommender-inbody?position=rekomendasi_inbody&post-tags=pilkada tidak langsung, gerindra, Pilkada lewat DPRD, Pilkada DPRD, pilkada via dprd&post-url=aHR0cHM6Ly9uYXNpb25hbC5rb21wYXMuY29tL3JlYWQvMjAyNS8xMi8zMC8wNjIzMzE1MS9wYXJwb2wtdXN1bC1waWxrYWRhLWxld2F0LWRwcmQtcGVuZ2FtYXQtYWRhLWtlc2FuLWVsaXRlLXRha3V0LWtlLXJha3lhdA==&q=Parpol Usul Pilkada Lewat DPRD, Pengamat: Ada Kesan Elite Takut ke Rakyat§ion=Nasional' var xhr = new XMLHttpRequest(); xhr.addEventListener("readystatechange", function() { if (this.readyState == 4 && this.status == 200) { if (this.responseText != '') { const response = JSON.parse(this.responseText); if (response.url && response.judul && response.thumbnail) { const htmlString = ` `; document.querySelector('.kompasidRec').innerHTML = htmlString; } else { document.querySelector(".kompasidRec").remove(); } } else { document.querySelector(".kompasidRec").remove(); } } }); xhr.open("GET", endpoint); xhr.send();

"Padahal jantung demokrasi adalah memilih pemimpin langsung, bukan diwakilkan pada DPRD," kata Adi.

"Di tengah kinerja DPRD yang kerap disorot, justru ini akan jadi sesuatu yang paradoks karena menggunting hak rakyat," ujar dia.

Baca juga: Tak Ada Garansi Pilkada via DPRD Bisa Lebih Murah dan Lebih Baik

Sementara itu, Adi menekankan bahwa ongkos politik yang mahal tidak bisa dijadikan alasan untuk mengubah sistem pilkada.

Sebab, jika memang itu alasannya, maka yang harus diperbaiki adalah sistem kompetisinya, yang mana calon kepala daerah saling memberikan uang kepada masyarakat.

"Politik uang, ongkos politik mahal, jawabannya bukan kepala daerah dipilih DPRD, tapi perbaiki sistem kompetisinya yang semuanya bermuara di partai politik. Mayoritas calon kepala daerah dari partai," kata Adi.

Baca juga: Ketika Pilkada Langsung Terus Berbenah, Wacana Pemilihan Lewat DPRD Justru Mengemuka

Biaya kampanye mahal

Diberitakan sebelumnya, sejumlah partai politik telah menyatakan dukungan agar kepala daerah dipilih oleh DPRD, alih-alih dipilih langsung oleh rakyat.

Partai-partai tersebut, antara lain, Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Kebangkitan Bangsa, dan Partai Nasdem.

Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Sugiono mengatakan, partainya mendukung kepala daerah dipilih DPRD karena biaya kampanye untuk menjadi seorang kepala daerah lewat pilkada langsung sangat mahal.

Menurut dia, tingginya ongkos kampanye kerap kali jadi hambatan bagi sosok yang berkompeten untuk menjadi kepala daerah.

Baca juga: Pilkada via DPRD, Solusi Politik Berbiaya Mahal atau Hidupkan Masalah Lama?

Sugiono berpandangan bahwa ke depannya orang-orang yang memiliki kemampuan harus bisa maju sebagai calon kepala daerah tanpa terhalang biaya.

.ads-partner-wrap > div { background: transparent; } #div-gpt-ad-Zone_OSM { position: sticky; position: -webkit-sticky; width:100%; height:100%; display:-webkit-box; display:-ms-flexbox; display:flex; -webkit-box-align:center; -ms-flex-align:center; align-items:center; -webkit-box-pack:center; -ms-flex-pack:center; justify-content:center; top: 100px; } LazyLoadSlot("div-gpt-ad-Zone_OSM", "/31800665/KOMPAS.COM/news", [[300,250], [1,1], [384, 100]], "zone_osm", "zone_osm"); /** Init div-gpt-ad-Zone_OSM **/ function LazyLoadSlot(divGptSlot, adUnitName, sizeSlot, posName, posName_kg){ var observerAds = new IntersectionObserver(function(entires){ entires.forEach(function(entry) { if(entry.intersectionRatio > 0){ showAds(entry.target) } }); }, { threshold: 0 }); observerAds.observe(document.getElementById('wrap_lazy_'+divGptSlot)); function showAds(element){ console.log('show_ads lazy : '+divGptSlot); observerAds.unobserve(element); observerAds.disconnect(); googletag.cmd.push(function() { var slotOsm = googletag.defineSlot(adUnitName, sizeSlot, divGptSlot) .setTargeting('Pos',[posName]) .setTargeting('kg_pos',[posName_kg]) .addService(googletag.pubads()); googletag.display(divGptSlot); googletag.pubads().refresh([slotOsm]); }); } }

“Biaya kampanye untuk seorang calon kepala daerah, kita terbuka saja, itu angkanya prohibitif. Mahal. Dan ini yang juga kita harus evaluasi, kita harus cari bagaimana supaya orang-orang yang benar-benar memiliki kemampuan mengabdi kepada masyarakatnya, mengabdi kepada bangsa dan negara itu, bisa maju tanpa harus dihalang-halangi oleh angka dan biaya kampanye yang luar biasa,” ujar Sugiono dalam keterangannya, Senin (29/12/2025).

“Dari sisi efisiensi, baik itu proses, mekanisme, dan juga anggarannya kami mendukung rencana untuk melaksanakan pilkada lewat DPRD,” imbuh dia.

Dalam segala situasi, KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme. Berikan apresiasi sekarang