Kaleidoskop Aceh 2025: Dari Konflik Wilayah hingga Banjir Besar

Aceh: Provinsi Aceh melewati tahun 2025 dengan serangkaian peristiwa besar yang menguji ketangguhan dan ketahanan masyarakatnya. Dari tragedi kemanusiaan di perairan tetangga, sengketa tanah bersejarah, perebutan kedaulatan pulau, hingga bencana alam dahsyat yang melanda sebagian besar wilayah Aceh.

Setahun penuh dinamika ini terekam dalam Kaleidoskop Aceh 2025. 1. Awal Tahun: Penembakan WNI di Perairan Malaysia Awal tahun 2025 diwarnai duka menyusul insiden penembakan sejumlah Warga Negara Indonesia (WNI) oleh aparat keamanan di perairan Malaysia. Seorang WNI dilaporkan tewas dan empat lainnya, termasuk warga Aceh bernama Muhammad Hanafiah, mengalami luka-luka. Insiden ini diduga terjadi saat para korban mencoba pulang melalui jalur tidak resmi.

Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Aceh dan KBRI Kuala Lumpur langsung bergerak melakukan koordinasi dan penelusuran. Keluarga korban di Aceh Timur mendapatkan konfirmasi, meski data lengkap masih menunggu penyelajaran pihak Malaysia.

Korban selamat, Muhammad Hanafiah, sempat mengirimkan pesan suara meminta tolong sebelum akhirnya tidak dapat dihubungi. Ia menjalani perawatan di rumah sakit Malaysia, sementara upaya advokasi dan pemantauan terus dilakukan. 2. Sengketa Tanah Wakaf Blang Padang Isu lama mengenai status tanah Blang Padang di Banda Aceh kembali mencuat. Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, secara resmi mengirim surat kepada Presiden RI meminta penyelesaian status tanah tersebut, yang diklaim sebagai tanah wakaf (oemong sara) peninggalan Sultan Iskandar Muda untuk Masjid Raya Baiturrahman.

Surat Gubernur yang dilengkapi dengan bukti sejarah, termasuk peta Belanda tahun 1875, menegaskan bahwa tanah tersebut tidak boleh diperjualbelikan. Pemerintah Aceh meminta agar tanah yang sebagian kini dikuasai TNI AD pascatsunami 2004 dikembalikan statusnya sebagai wakaf dan pengelolaannya diserahkan kepada Nazir Masjid Raya.


Pangdam Iskandar Muda sebelumnya menyatakan pihaknya sedang menelusuri sejarah kepemilikan dan menegaskan akan mengembalikannya jika terbukti bukan hak pakai TNI.

Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Maruli Simanjuntak angkat bicara soal polemik status tanah Blang Padang di Banda Aceh yang saat ini dipasang plang 'Hak Pakai TNI AD'. Dia menekankan bahwa saat ini kewenangan ada di Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang menerbitkan surat untuk penggunaan tanah tersebut. 3. Keputusan Final Sengketa Empat Pulau Sengketa wilayah antara Pemerintah Provinsi Aceh dan Sumatra Utara atas empat pulau—Pulau Panjang, Lipan, Mangkir Gadang, dan Mangkir Ketek akhirnya menemui titik terang.

Setelah melalui gelombang protes dan kajian mendalam, Pemerintah Pusat melalui Presiden Prabowo Subianto memutuskan bahwa keempat pulau tersebut secara administratif masuk dalam wilayah Aceh.

Gubernur Aceh Muzakir Manaf. 

Keputusan ini diambil setelah Kemendagri menemukan bukti baru berupa nota kesepakatan batas tahun 1992 yang sebelumnya tidak dipertimbangkan.

Kedua gubernur, Muzakir Manaf (Aceh) dan Bobby Nasution (Sumut), menyambut keputusan ini dengan sikap sportif dan mengedepankan persatuan NKRI, menutup polemik yang berlarut-larut dengan damai. 4. Bencana Hidrometeorologi Melanda 18 Kabupaten/Kota Tutup tahun 2025, Aceh masih berjuang menghadapi dampak masif bencana banjir bandang dan tanah longsor yang melanda 18 kabupaten/kota. Data per 28 Desember 2025 menunjukkan bencana ini telah berdampak pada lebih dari 2,1 juta jiwa, dengan korban meninggal mencapai 513 orang dan 31 lainnya hilang.

Kerusakan infrastruktur parah menyebabkan ratusan ribu rumah rusak, ribuan fasilitas umum seperti sekolah, tempat ibadah, dan rumah sakit terdampak, serta ribuan hektare lahan pertanian dan peternakan hancur.

Bencana hidrometeorologi di Aceh. (Metrotvnews.com/Fajri F)

Pemerintah, bersama BNPB, TNI, dan Polri, fokus pada pembangunan hunian sementara (huntara) yang ditargetkan selesai sebelum Ramadan 2026, serta perbaikan akses jalan dan jembatan yang vital untuk pemulihan ekonomi dan distribusi logistik.

Kemajuan pemulihan jalan, di mana beberapa jembatan di ruas Bireuen–Bener Meriah sudah dapat digunakan. Namun, di sejumlah wilayah seperti Aceh Tengah dan Bener Meriah, akses untuk kendaraan roda empat masih terbatas. Pemerintah menargetkan perbaikan akses ini dapat dilalui roda empat sebelum akhir Desember 2025.

Di sektor kesehatan, BNPB melaporkan 23 rumah sakit pemerintah di Aceh telah beroperasi penuh. Satu rumah sakit di Aceh Tamiang masih beroperasi bertahap. Dari total puskesmas, sebanyak 288 unit telah berfungsi normal, sedangkan 19 unit lainnya masih dalam proses pemulihan.