GenPI.co - Anggota Komisi III DPR Abdullah minta KPK menjelaskan dan transparan terkait penghentian penyelidikan (SP3) kasus yang melibatkan eks Bupati Konawe Utara Aswad Sulaiman.
Dia menilai penjelasan rinci ke publik perlu dilakukan, untuk mencegah munculnya anggapan angka kerugian negara yang tidak bisa dihitung.
“Jangan sampai ini jadi akhir penegakan hukum atau mereduksi makna makna hukum pidana korupsi tambang, jadi semata persoalan angka,” katanya dikutip dari Antara, Selasa (30/12).
Politikus PKB itu juga menanggapi pernyataan KPK yang menyebut kurang alat bukti, terutama dalam perhitungan kerugian negara.
Menurut dia, perhitungan itu bisa dikolaborasikan dengan pihak yang menghitung atau audit atas kasus dugaan korupsi tersebut.
Abdullah mempertanyakan pengumuman SP3 itu baru sekarang. Padahal, keputusan tersebut sudah dikeluarkan Desember 2024.
“Pengambilan keputusan dilakukan Desember 2024, mengapa baru diumumkan sekarang?” tuturnya.
Dia mengatakan Kejagung bisa menangani perkara yang dihentikan KPK itu, dengan catatan ada alat bukti baru dan memakai konstruksi hukum yang berbeda.
“Esensi kejahatan korupsi pada sektor sumer daya alam adalah penyalahgunaan kekuasaan yang mengakibatkan kerugian negara,” ujarnya.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo sebelumnya membenarkan mengeluarkan SP3 kasus dugaan korupsi yang melibatkanb eks Bupati Konawe Utara Aswad Sulaiman.
“Saat pendalaman pada tahap penyidikan, tidak ditemukan alat bukti yang cukup. Jadi, KPK mengeluarkan SP3,” ucapnya. (ant)
Video heboh hari ini:
