Wijaya Karya (WIKA) Digugat PKPU, Manajemen Buka Suara

PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (WIKA) mengonfirmasi adanya gugatan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang diajukan terhadap Perseroan. Informasi tersebut disampaikan sebagai bentuk pemenuhan kewajiban keterbukaan informasi sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

“Dalam rangka memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 45/POJK.04/2024 Jo. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material, dengan ini PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (Perseroan) menyampaikan Laporan Informasi atau Fakta Material terkait dengan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang ditujukan kepada Perseroan,” ujar Sekretaris Perusahaan WIKA, Ngatemin, dalam keterbukaan informasi, dikutip Selasa (30/12). 

Baca Juga: Gugatan PKPU terhadap Anak Usaha WIKA Resmi Dicabut

Gugatan tersebut diajukan oleh PT Abacurra Indonesia selaku Pemohon PKPU kepada PT Wijaya Karya (Persero) Tbk sebagai Termohon. Perkara ini telah terdaftar dengan nomor 406/Pdt.Sus-PKPU/2025/PN.Niaga.Jkt.Pst dan mulai sidang perdana pada Senin, 29 Desember 2025.

Meski sedang menghadapi proses hukum, manajemen memastikan bahwa hal tersebut tidak berdampak signifikan terhadap kinerja maupun aktivitas operasional perusahaan. “Dapat kami sampaikan bahwa dengan adanya gugatan PKPU tersebut, tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap kinerja keuangan maupun kegiatan operasional Perseroan,” pungkas Ngatemin.

Dengan pernyataan ini, WIKA menegaskan komitmennya untuk tetap menjalankan kegiatan usaha secara normal sembari mengikuti seluruh proses hukum yang berlaku.