FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pegiat media sosial, Jhon Sitorus, kembali bicara soal wacana pemilihan kepala daerah melalui DPRD yang belakangan ramai diperbincangkan di ruang publik.
Jhon mengatakan, gagasan tersebut menjadi sinyal serius bahwa demokrasi di Indonesia tengah berada dalam kondisi yang mengkhawatirkan.
“Demokrasi negara ini sedang di ujung tanduk,” ujar Jhon di X @jhonsitorus_19 (30/12/2025).
Lanjut dia, mekanisme pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota oleh DPRD bukan sekadar perubahan teknis, melainkan langkah mundur yang berpotensi menghidupkan kembali praktik kekuasaan masa lalu.
“Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota lewat DPRD adalah langkah nyata menghadirkan kembali Neo Orba,” tegasnya.
Ia bahkan menuding wacana tersebut sebagai desain politik sejumlah partai besar untuk mengamankan dan mempertahankan kekuasaan dalam jangka panjang.
“Neo Orba yang didesain Gerindra, Golkar, dan koalisinya demi mempertahankan kekuasaan selama-lamanya,” tandas Jhon.
Sebelumnya, Politikus Partai Demokrat, Jansen Sitindaon, meminta agar wacana pemilihan kepala daerah melalui DPRD tidak dibahas apalagi diputuskan dalam waktu dekat.
Dikatakan Jansen, situasi saat ini belum tepat untuk membuka polemik baru yang tidak mendesak.
Jansen menegaskan, sekalipun seluruh partai politik telah sepakat dengan mekanisme pilkada tak langsung, pembahasannya tetap sebaiknya ditunda.
“Bahkan jikapun misal, seluruh partai saat ini setuju, kepala daerah kembali dipilih DPRD, menurut saya, membahasnya apalagi memutuskannya di situasi saat ini tidak tepat,” ujar Jansen di X @jansen_jsp (30/12/2025).
Ia mengingatkan adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memisahkan pemilu nasional dan pemilu lokal.
Dengan ketentuan tersebut, pilkada berikutnya baru akan digelar pada 2031.
“Apalagi berdasarkan putusan MK, setelah pemilu lokal dan pusat dipisah, pilkada berikutnya baru akan digelar tahun 2031. Jadi masih lama sekali,” jelasnya.
Kata Jansen, agenda pembahasan kebijakan tersebut baru relevan dilakukan setelah Pilpres 2029.
Artinya, masih tersedia cukup waktu untuk melakukan kajian secara matang tanpa harus tergesa-gesa.
“Baru setelah pilpres 2029. Jadi membahasnya di atas tahun 2029 pun masih cukup waktu,” sebutnya.
Atas dasar itu, ia menyarankan agar wacana pemilihan kepala daerah melalui DPRD ditunda dan tidak dijadikan agenda prioritas saat ini.
“Jadi saran saya, tunda saja dulu membahas soal ini sekarang. Tidak perlu rasanya kita menambah polemik baru tidak penting, yang sifatnya juga tidak terlalu mendesak,” tegasnya.
(Muhsin/fajar)
