Jakarta (ANTARA) - Anggota DPRD DKI Jakarta Hardiyanto Kenneth mengatakan menjelang pergantian tahun, Jakarta masih memiliki banyak pekerjaan rumah yang harus ditangani serius dan tidak hanya berfokus pada infrastruktur fisik, tetapi juga menyentuh peningkatan kualitas hidup masyarakat.
"Dengan berbagai tantangan yang masih dihadapi, saya menegaskan komitmen untuk terus mengawal arah pembangunan ibu kota agar bisa berjalan sesuai dengan kebutuhan warga Jakarta," kata Kenneth di Jakarta, Selasa.
Pada 2026, dia berharap Jakarta sebagai ibu kota terus bergerak menuju pembangunan yang inklusif, berdaya saing, dan berkeadilan bagi seluruh lapisan masyarakat.
Menurut dia, Jakarta masih menghadapi berbagai tantangan yang membutuhkan kerja bersama serta kebijakan yang konsisten, mulai dari persoalan hunian, transportasi, lingkungan hidup, hingga kesejahteraan sosial warga.
"Tahun 2026 diharapkan tidak hanya menjadi simbol pergantian waktu, tetapi juga bisa menjadi momentum percepatan penyelesaian persoalan-persoalan mendasar," ujar Kenneth.
Dia juga berharap Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta semakin responsif terhadap persoalan klasik yang belum tuntas, seperti banjir, kemacetan, kualitas udara, dan ketimpangan sosial.
Baca juga: Indeks Pembangunan Manusia Jakarta 2025 tertinggi di Indonesia
Untuk itu, kolaborasi antara pemerintah daerah, DPRD DKI Jakarta, dunia usaha, dan masyarakat menjadi kunci agar setiap kebijakan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Jakarta.
Kent, sapaan akrabnya, membeberkan sejumlah pekerjaan rumah Pemprov DKI Jakarta yang strategis dan harus segera diselesaikan, antara lain percepatan pembangunan hunian layak dengan target sekitar 19 ribu unit bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Selain itu, pengendalian banjir dan rob melalui penguatan sistem drainase dan tanggul, normalisasi sungai dan kawasan pesisir, serta pembenahan pengelolaan sampah dari hulu ke hilir yang hingga kini masih menjadi persoalan lingkungan yang belum terselesaikan.
Pembangunan jalan layang atau flyover dan jembatan, kata Kent, diharapkan benar-benar diarahkan untuk mengurai kemacetan secara efektif, bukan sekadar penambahan infrastruktur.
Sementara itu, peningkatan layanan transportasi publik, seperti MRT dan Transjakarta, perlu terus ditingkatkan dan dijadikan skala prioritas agar transportasi di Jakarta semakin terintegrasi, terjangkau, dan mampu mendorong peralihan warga dari kendaraan pribadi ke angkutan umum.
Baca juga: Pramono: Pembangunan di Jakarta tak boleh kendor meski ada efisiensi
Terkait sektor hunian, Anggota Komisi C itu menegaskan target pembangunan 19 ribu unit rumah sebaiknya tidak hanya mengejar kuantitas. Pemerintah daerah juga diminta memastikan kualitas bangunan, kepastian status hunian, serta ketersediaan prasarana dan utilitas dasar, seperti air bersih, sanitasi, listrik, akses transportasi, dan ruang terbuka hijau.
"Percepatan pembangunan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah harus menjadi prioritas utama. Program ini tidak hanya berorientasi pada pencapaian angka, tetapi juga harus menjamin kualitas bangunan, kepastian status hunian, serta ketersediaan sarana, prasarana, dan utilitas umum," tutur Kent.
Lebih lanjut, dia juga menyoroti isu lingkungan, khususnya persoalan sampah, banjir, dan kualitas udara. Normalisasi sungai, penguatan drainase, serta perlindungan ruang terbuka hijau dinilai harus dilakukan secara berkelanjutan dan terencana, disertai langkah konkret pengendalian emisi serta perluasan transportasi ramah lingkungan demi melindungi kesehatan warga.
Di sisi lain, penguatan sektor ekonomi kerakyatan, terutama usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) serta ekonomi kreatif dinilai penting untuk membuka lapangan kerja baru sekaligus menjaga pertumbuhan ekonomi sehingga Jakarta tetap menjadi kota inklusif dan mampu menekan ketimpangan sosial.
Untuk itu, Kent berkomitmen menjalankan fungsi pengawasan dan penganggaran secara optimal sehingga setiap program pemerintah daerah tepat sasaran, transparan, dan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.
Baca juga: Jakpro harapkan pembangunan ke depan lebih inklusif
Baca juga: Kaum Betawi bersatu dukung pembangunan Jakarta
"Dengan berbagai tantangan yang masih dihadapi, saya menegaskan komitmen untuk terus mengawal arah pembangunan ibu kota agar bisa berjalan sesuai dengan kebutuhan warga Jakarta," kata Kenneth di Jakarta, Selasa.
Pada 2026, dia berharap Jakarta sebagai ibu kota terus bergerak menuju pembangunan yang inklusif, berdaya saing, dan berkeadilan bagi seluruh lapisan masyarakat.
Menurut dia, Jakarta masih menghadapi berbagai tantangan yang membutuhkan kerja bersama serta kebijakan yang konsisten, mulai dari persoalan hunian, transportasi, lingkungan hidup, hingga kesejahteraan sosial warga.
"Tahun 2026 diharapkan tidak hanya menjadi simbol pergantian waktu, tetapi juga bisa menjadi momentum percepatan penyelesaian persoalan-persoalan mendasar," ujar Kenneth.
Dia juga berharap Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta semakin responsif terhadap persoalan klasik yang belum tuntas, seperti banjir, kemacetan, kualitas udara, dan ketimpangan sosial.
Baca juga: Indeks Pembangunan Manusia Jakarta 2025 tertinggi di Indonesia
Untuk itu, kolaborasi antara pemerintah daerah, DPRD DKI Jakarta, dunia usaha, dan masyarakat menjadi kunci agar setiap kebijakan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Jakarta.
Kent, sapaan akrabnya, membeberkan sejumlah pekerjaan rumah Pemprov DKI Jakarta yang strategis dan harus segera diselesaikan, antara lain percepatan pembangunan hunian layak dengan target sekitar 19 ribu unit bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Selain itu, pengendalian banjir dan rob melalui penguatan sistem drainase dan tanggul, normalisasi sungai dan kawasan pesisir, serta pembenahan pengelolaan sampah dari hulu ke hilir yang hingga kini masih menjadi persoalan lingkungan yang belum terselesaikan.
Pembangunan jalan layang atau flyover dan jembatan, kata Kent, diharapkan benar-benar diarahkan untuk mengurai kemacetan secara efektif, bukan sekadar penambahan infrastruktur.
Sementara itu, peningkatan layanan transportasi publik, seperti MRT dan Transjakarta, perlu terus ditingkatkan dan dijadikan skala prioritas agar transportasi di Jakarta semakin terintegrasi, terjangkau, dan mampu mendorong peralihan warga dari kendaraan pribadi ke angkutan umum.
Baca juga: Pramono: Pembangunan di Jakarta tak boleh kendor meski ada efisiensi
Terkait sektor hunian, Anggota Komisi C itu menegaskan target pembangunan 19 ribu unit rumah sebaiknya tidak hanya mengejar kuantitas. Pemerintah daerah juga diminta memastikan kualitas bangunan, kepastian status hunian, serta ketersediaan prasarana dan utilitas dasar, seperti air bersih, sanitasi, listrik, akses transportasi, dan ruang terbuka hijau.
"Percepatan pembangunan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah harus menjadi prioritas utama. Program ini tidak hanya berorientasi pada pencapaian angka, tetapi juga harus menjamin kualitas bangunan, kepastian status hunian, serta ketersediaan sarana, prasarana, dan utilitas umum," tutur Kent.
Lebih lanjut, dia juga menyoroti isu lingkungan, khususnya persoalan sampah, banjir, dan kualitas udara. Normalisasi sungai, penguatan drainase, serta perlindungan ruang terbuka hijau dinilai harus dilakukan secara berkelanjutan dan terencana, disertai langkah konkret pengendalian emisi serta perluasan transportasi ramah lingkungan demi melindungi kesehatan warga.
Di sisi lain, penguatan sektor ekonomi kerakyatan, terutama usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) serta ekonomi kreatif dinilai penting untuk membuka lapangan kerja baru sekaligus menjaga pertumbuhan ekonomi sehingga Jakarta tetap menjadi kota inklusif dan mampu menekan ketimpangan sosial.
Untuk itu, Kent berkomitmen menjalankan fungsi pengawasan dan penganggaran secara optimal sehingga setiap program pemerintah daerah tepat sasaran, transparan, dan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.
Baca juga: Jakpro harapkan pembangunan ke depan lebih inklusif
Baca juga: Kaum Betawi bersatu dukung pembangunan Jakarta



