Fraksi Partai NasDem DPR RI mendukung wacana revisi sistem pemilihan kepala daerah (Pilkada) kembali dipilih Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
Viktor Laiskodat Ketua Fraksi NasDem DPR RI mengatakan, Pilkada melalui DPRD tetap konstitusional dan selaras dengan Undang-undang Dasar NRI 1945, serta Pancasila.
Menurutnya, konstitusi tidak menetapkan satu model tunggal dalam demokrasi elektoral di tingkat daerah. Sehingga, mekanisme Pilkada melalui DPRD bisa dikatakan sebagai bentuk demokrasi perwakilan yang sah dan konstitusional.
“Konstitusi kita tidak mengunci demokrasi pada satu model. Pilkada melalui DPRD memiliki dasar konstitusional yang sah dan tetap berada dalam koridor demokrasi,” ujarnya, Selasa (30/12/2025), di Jakarta.
Perubahan mekanisme Pilkada, lanjut Viktor, tidak bertujuan mematikan demokrasi. Tapi, untuk menjamin demokrasi berjalan sehat, bukan cuma ritual elektoral lima tahunan.
“Demokrasi yang hidup adalah demokrasi yang mampu beradaptasi, memperbaiki diri, dan tetap menjamin keterwakilan rakyat. Selama prinsip partisipasi, akuntabilitas, dan kontrol publik dijaga, demokrasi tidak sedang dimatikan, tetapi justru diperkuat,” imbuhnya.
Dia menambahkan, berbagai kasus hukum yang menjerat kepala daerah semestinya menjadi refleksi.
Tuntutan integritas personal kepala daerah, kata Viktor, harus diiringi dengan pembenahan sistem politik yang membentuk kepemimpinan di daerah.
“Kita tidak bisa hanya menuntut integritas individu, sementara sistem politiknya masih mahal, kompetitif secara tidak sehat, dan rentan mendorong penyalahgunaan kekuasaan,” tandasnya.
Sekadar informasi, wacana pemilihan kepala daerah oleh DPRD belakangan santer disampaikan sejumlah pimpinan partai politik.
Partai Gerindra, Partai Golkar, dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) secara terang-terangan menginginkan Pilkada lewat DPRD, bukan langsung oleh rakyat seperti yang berlaku sekarang.
Prasetyo Hadi Pimpinan Partai Gerindra menilai, pemilihan kepala daerah secara langsung mau pun dipilih DPRD seperti di era Orde Baru, masing-masing memiliki kekurangan dan kelebihannya.
Tapi, dia menegaskan harus berani melakukan perubahan sistem lantaran sistem yang dipakai sekarang banyak negatifnya.
Salah satu hal negatif yang disebut yaitu mahalnya ongkos politik untuk menjadi kepala daerah, baik bupati, wali kota atau gubernur. (rid/ipg)
