Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah sedang mempercepat pemulihan bencana di Sumatra Utara, Sumatra Barat, dan Aceh. Menurut Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian total biaya yang dibutuhkan sebesar Rp59,25 triliun.
Tito mengatakan penanganan terberat berada di Aceh Tamiang karena pemerintahan belum berjalan efektif begitupun pergerakan ekonomi belum berjalan maksimal.
"Kalau untuk pemulihan sampai selesai diperlukan anggaran lebih kurang Rp59,25 triliun. Masing-masing Rp33,75 untuk Aceh, Rp13,5 triliun untuk Sumatra Barat, dan Rp12 triliun untuk Sumatra Utara," kata Tito saat rapat bersama pimpinan DPR dan Satgas Pemulihan Pascabencana, Selasa (30/12/2025).
Sedangkan, katanya, di Sumatra Utara pemulihan berangsur cepat di mana hanya tersisa 5 wilayah yang harus dipulihkan. Sementara di Sumatra Barat terdapat 3 wilayah mendapatkan perhatian intens.
Penyaluran uang pascabencana diperuntukan untuk memperbaiki kantor desa, sekolah, fasilitas kesehatan, sampai jembatan. Menurutnya, fokus penanganan adalah pembersihan di sejumlah wilayah, salah satunya dengan menambah pasukan TNI-Polri.
"Nomor satu sekali terutama di Tamiang, Aceh Utara, Aceh Timur, pembersihan harus betul-betul dimobilisasi. Kemudian TNI sudah nambah pasukan, Polri juga sudah nambah pasukan, dan kemudian menghidupkan kembali pemerintahan, terutama Tamiang," jelasnya.
Baca Juga
- Mendag Pastikan Minyakita Banjiri Papua Cs Jelang Tahun Baru 2026
- Kapolri Buka Layanan Servis dan Cuci Motor Gratis untuk Korban Banjir Sumatra
- Mensesneg: Anggaran Pemulihan Banjir Sumatra Diperkirakan Rp60 Triliun
Dia menilai Aceh Tamiang menjadi salah satu wilayah yang harus mendapatkan atensi lebih. Terlebih, katanya, presiden direncanakan hadir pada awal tahun 2026.
Sementara itu, bantuan bagi rumah terdampak mendapatkan bantuan Rp15 juta untuk rusak ringan, Rp30 juta rusak sedang, dan Rp60 juta rusak berat atau hilang. Untuk skema penyaluran bantuan tersebut, dia menyarankan agar satu pintu melalui BNPB.
"Saran kami yang melakukan ini adalah BNPB, karena BNPB yang akan membayarkan. BNPB menjadi leading untuk data ini, mengambil data dari Pemda, kemudian data dari BPS, setelah itu divalidasi cepat oleh Polri, Kejaksaan, dan BPKP Perwakilan," tandasnya.
