Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti mengatakan, pemerintah telah menyiapkan tiga skenario pembelajaran untuk di daerah bencana yang diterapkan pada semester genap 2026, yang direncanakan mulai paling cepat pada Februari.
Skema ini disusun untuk menyesuaikan kondisi sekolah dan peserta didik dalam situasi krisis hingga pemulihan jangka panjang. Tiga skenario ini akan diterapkan sesuai kondisi dan kebutuhan di daerah terdampak bencana, yakni Sumatera dan Aceh.
“Terkait dengan pembelajaran dalam masa sekarang, ini ada tiga skenario yang sudah kami rancang untuk nanti diterapkan di semester genap tahun 2026,” kata Mu’ti dalam konferensi pers di Graha BNPB, Matraman, Jakarta Timur, Selasa (30/12).
“Insya Allah Februari sudah bisa kita mulai,” tambahnya.
Skenario pertama adalah tanggap darurat untuk periode 0 hingga 3 bulan. Dalam fase ini, kurikulum disederhanakan dan difokuskan pada kompetensi dasar yang esensial.
“Untuk tanggap darurat 0 sampai 3 bulan, itu penyesuaian kurikulum minimum esensial. Kurikulum disederhanakan menjadi kompetensi esensial seperti literasi dasar, numerasi dasar, kesehatan dan keselamatan diri, dukungan psikososial, dan informasi mitigasi bencana,” kata Mu’ti.
Selain penyesuaian kurikulum, pemerintah juga menyiapkan bahan belajar darurat serta metode pembelajaran yang fleksibel.
“Kemudian juga pengembangan bahan belajar darurat, metode pembelajaran yang bersifat adaptif, artinya sangat fleksibel metode pembelajarannya. Kemudian dukungan psikososial terintegrasi dalam pembelajaran,” jelas Mu’ti.
“Kemudian asesmen yang sangat sederhana, tidak ada asesmen formatif atau sumatif yang kompleks. Fokus pada kehadiran, keamanan, dan kenyamanan murid,” lanjutnya.
Skenario kedua berlaku untuk masa 3 hingga 12 bulan, terutama bagi sekolah yang membutuhkan waktu lama untuk dibangun kembali. Pada fase ini, diterapkan kurikulum adaptif berbasis krisis dan program pemulihan pembelajaran.
“Kemudian untuk skenario 3 sampai 12 bulan, karena beberapa sekolah harus dibangun lagi dan membutuhkan waktu yang cukup lama. Kurikulum adaptif berbasis krisis, integrasi mitigasi bencana ke mata pelajaran yang relevan,” jelas Mu’ti.
Pemerintah juga menyiapkan pembelajaran fleksibel dengan berbagai penyesuaian teknis.
“Kemudian program pemulihan pembelajaran, pembelajaran fleksibel dan diferensiasi. Jadwal disesuaikan dengan kondisi siswa yang mungkin masih mengungsi, penerapan blended atau hybrid learning jika memungkinkan, dan pengelompokan berdasarkan tingkat capaian murid,” ungkapnya.
Untuk asesmen pada masa transisi, pendekatan yang digunakan lebih menekankan pada portofolio dan perkembangan murid.
“Kemudian sistem asesmen dalam masa transisi, asesmen berbasis portofolio atau unjuk kerja sederhana. Remedial berkelanjutan untuk murid berdampak berat. Penilaian perkembangan sosio-emosional murid,” kata Mu’ti.
Skenario ketiga adalah pemulihan lanjutan untuk jangka waktu 1 hingga 3 tahun, khususnya bagi wilayah yang harus membangun sekolah baru.
“Kemudian untuk pemulihan lanjutan 1 sampai 3 tahun, karena beberapa sekolah ada yang memang betul-betul hilang dan harus dibangun sekolah baru yang memang waktunya membutuhkan waktu lebih dari satu tahun,” ujar Mu’ti.
“Maka mereka belajar dengan integrasi permanen pendidikan kebencanaan, penguatan kualitas pembelajaran, dan pembelajaran inklusif berbasis ketahanan, serta sistem monitoring dan evaluasi pendidikan darurat,” tutup dia.
