Pemerintah Ingin Bentuk Lembaga Percepat Pembangunan Rumah, Bisa Launching Awal Tahun

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah tengah mempertimbangkan pembentukan lembaga percepatan pembangunan rumah.

Lembaga baru tersebut akan mengurus pengadaan lahan, pengambilalihan lahan, hingga percepatan perizinan dan pembiayaan.

Adapun rencana ini diungkapkan oleh Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah usai bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (30/12/2025).

"Intinya adalah memang harus ada lembaga nanti yang mengambil alih persoalan tanah, pengadaan lahan, kemudian mengambil alih persoalan perizinan juga mengambil alih persoalan pembiayaan serta manajemen dari hunian yang berbasis kepada hunian sosial," kata Fahri, Selasa.

Baca juga: Fahri Hamzah Tegaskan Siap Patuhi Putusan MK yang Larang Wamen Rangkap Jabatan

Fahri mengungkapkan, lembaga perlu dibentuk menyusul rencana pembangunan perumahan rakyat yang masif di masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

var endpoint = 'https://api-x.kompas.id/article/v1/kompas.com/recommender-inbody?position=rekomendasi_inbody&post-tags=Lembaga Percepatan Pembangunan Rumah, Pengadaan Lahan Perumahan, Percepatan Perizinan Rumah, Pembangunan Rumah Rakyat&post-url=aHR0cHM6Ly9uYXNpb25hbC5rb21wYXMuY29tL3JlYWQvMjAyNS8xMi8zMC8yMTU5NTA2MS9wZW1lcmludGFoLWluZ2luLWJlbnR1ay1sZW1iYWdhLXBlcmNlcGF0LXBlbWJhbmd1bmFuLXJ1bWFoLWJpc2EtbGF1bmNoaW5n&q=Pemerintah Ingin Bentuk Lembaga Percepat Pembangunan Rumah, Bisa Launching Awal Tahun§ion=Nasional' var xhr = new XMLHttpRequest(); xhr.addEventListener("readystatechange", function() { if (this.readyState == 4 && this.status == 200) { if (this.responseText != '') { const response = JSON.parse(this.responseText); if (response.url && response.judul && response.thumbnail) { const htmlString = ` `; document.querySelector('.kompasidRec').innerHTML = htmlString; } else { document.querySelector(".kompasidRec").remove(); } } else { document.querySelector(".kompasidRec").remove(); } } }); xhr.open("GET", endpoint); xhr.send();

Fahri menyampaikan, Prabowo membayangkan harus ada akselerasi pembangunan dan renovasi besar-besaran.

Pada tahun depan misalnya, pemerintah sudah menyiapkan anggaran untuk merenovasi 400.000 perumahan rakyat dalam APBN. Bahkan, Kepala Negara setuju untuk menambah jumlah tersebut.

"Tapi bahkan beliau setuju sampai 2 juta sekalipun untuk renovasi, tidak ada masalah. Tetapi yang 1 juta di perkotaan, ini kita memang memerlukan satu mekanisme percepatan, karena di perkotaan itu ada banyak masalah ketersediaan lahan yang memang sangat sulit," tutur Fahri.

Baca juga: Kata Fahri Hamzah Soal MK Larang Wamen Rangkap Jabatan Komisaris BUMN

Selain itu, pembentukan lembaga baru juga berkaca pada pengalaman (best practice) negara lain yang memiliki lembaga tersebut.

Sedangkan di Indonesia, kewenangan untuk membangun rumah tersebar di banyak lembaga.

"Masalah tanah di tempat lain, izin di tempat lain, pembiayaan di tempat lain. Harus ada lembaga yang mengkonsolidasi semua jenis keperluan untuk percepatan pembangunan perumahan," beber Fahri.

Terkait rencana ini, pihaknya sudah berkoordinasi dengan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB).

Ia akan menjalani pertemuan lanjutan untuk membahas hal itu sekitar 1-2 hari ke depan. Ia berharap, lembaga ini dapat disahkan pada awal tahun 2026.

Baca juga: Akui 3 Juta Rumah Jalan di Tempat, Fahri Hamzah Minta Maaf ke AHY

"Saya juga berkoordinasi dengan Danantara karena salah satu penyedia lahan yang paling masif nanti terutama untuk konsep TOD, Transit Oriented Development, itu nanti Danantara. Dan karena itu semua nanti akan diregulasi dalam pembentukan badan yang mengurusi percepatan pembangunan rumah rakyat," jelas dia.

.ads-partner-wrap > div { background: transparent; } #div-gpt-ad-Zone_OSM { position: sticky; position: -webkit-sticky; width:100%; height:100%; display:-webkit-box; display:-ms-flexbox; display:flex; -webkit-box-align:center; -ms-flex-align:center; align-items:center; -webkit-box-pack:center; -ms-flex-pack:center; justify-content:center; top: 100px; } LazyLoadSlot("div-gpt-ad-Zone_OSM", "/31800665/KOMPAS.COM/news", [[300,250], [1,1], [384, 100]], "zone_osm", "zone_osm"); /** Init div-gpt-ad-Zone_OSM **/ function LazyLoadSlot(divGptSlot, adUnitName, sizeSlot, posName, posName_kg){ var observerAds = new IntersectionObserver(function(entires){ entires.forEach(function(entry) { if(entry.intersectionRatio > 0){ showAds(entry.target) } }); }, { threshold: 0 }); observerAds.observe(document.getElementById('wrap_lazy_'+divGptSlot)); function showAds(element){ console.log('show_ads lazy : '+divGptSlot); observerAds.unobserve(element); observerAds.disconnect(); googletag.cmd.push(function() { var slotOsm = googletag.defineSlot(adUnitName, sizeSlot, divGptSlot) .setTargeting('Pos',[posName]) .setTargeting('kg_pos',[posName_kg]) .addService(googletag.pubads()); googletag.display(divGptSlot); googletag.pubads().refresh([slotOsm]); }); } }

Pertemuan, lanjut Fahri, juga akan mendesain payung hukum yang dibutuhkan sebagai "pijakan" pembentukan lembaga baru.

"Mungkin setingkat perpres atau PP yang sedang kami siapkan, mungkin itu saja. Itu yang lagi dikaji oleh Setneg (Sekretariat Negara)," tandas Fahri.

Dalam segala situasi, KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme. Berikan apresiasi sekarang