KEMENTERIAN Haji dan Umrah Republik Indonesia menyiapkan pola pendidikan dan latihan (Diklat) terpadu dengan pendekatan semi-militer bagi calon Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi Tahun 1447 H/2026 M. Pola pelatihan ini dirancang intensif layaknya “masuk barak” untuk membentuk karakter, disiplin, serta kesiapan fisik dan mental para petugas dalam melayani jemaah.
Kebijakan tersebut dipaparkan Tim Kelompok Kerja (Pokja) Diklat PPIH di bawah Direktorat Jenderal Bina Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenhaj RI dalam agenda presentasi di hadapan Menteri dan Wakil Menteri Haji dan Umrah RI, Selasa (30/12).
Pelatihan ini melibatkan berbagai unsur lintas sektor, mulai dari TNI, Polri, hingga tenaga kesehatan. Keterlibatan lintas instansi tersebut dimaksudkan untuk memperkuat sistem pembinaan petugas haji agar lebih profesional dan memiliki daya tahan tinggi saat bertugas di lapangan.
Anggota Tim Pokja Diklat PPIH 2026 M, Letkol Arm Tulus Widodo, menjelaskan bahwa agenda presentasi tersebut difokuskan pada pemaparan konsep dan skema pelatihan khusus bagi calon petugas PPIH Arab Saudi.
“Agenda hari ini adalah presentasi di depan Bapak Menteri dan Wakil Menteri Haji dan Umrah RI. Kami menyiapkan pendidikan dan latihan khusus bagi calon Petugas Penyelenggara Ibadah Haji PPIH Arab Saudi 1447 H/2026 M,” kata Tulus dikutip dari laman resmi Kementerian Haji, Selasa (30/12).
Ia menjelaskan, pelatihan ke depan akan terfokus pada Binjas (pembinaan jasmani) sebagai faktor penunjang utama dalam pelaksanaan tugas petugas haji, dengan kesehatan sebagai aspek yang paling fundamental.
“Faktor utama dalam mendukung pelaksanaan tugas PPIH adalah kesehatan. Karena itu, kegiatan Binjas kami susun secara terprogram dan terarah sesuai arahan Bapak Menteri,” lanjutnya.
Menurut Tulus, tahapan pelatihan meliputi jalan sehat, senam kebugaran, hingga latihan baris-berbaris, yang difokuskan untuk membentuk karakter dan disiplin petugas.
“Pelatihan ini bisa dikatakan seperti semi-militer. Namun perlu ditegaskan, ini bukan menjadikan petugas sebagai militer, melainkan pendekatan semi-militer untuk membentuk karakter, disiplin, dan rasa bangga dalam melaksanakan tugas sebagai petugas haji,” tegasnya.
Ia berharap, penyelenggaraan haji di bawah Kementerian Haji dan Umrah RI pada tahun 1447 H/2026 M dapat berjalan lebih baik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.
“Harapan utama kami tentu pelaksanaan haji ke depan harus lebih baik. Dengan pelatihan ini, kami bersinergi dengan berbagai pihak untuk mewujudkan pelayanan maksimal yang dibekali attitude, skill, dan knowledge, sehingga petugas mampu menghadirkan pelayanan dengan senyum, salam, dan sapa atau 3S,” tambahnya.
Sementara itu, Direktur Bina Petugas Haji Reguler, Chandra Sulistio Reksoprodjo, menegaskan bahwa kesiapan fisik menjadi perhatian khusus dalam Diklat PPIH tahun ini.
“Selain mampu menjalankan tugas pokok dan fungsi masing-masing bidang, petugas haji harus memiliki kesiapan fisik yang memadai. Tanpa fisik yang kuat, petugas akan kesulitan menghadapi berbagai persoalan di lapangan,” jelas Chandra.
Ia menambahkan, pada tahun ini Diklat PPIH tidak hanya menekankan aspek fisik, tetapi juga memperkuat pengetahuan, kesiapsiagaan, dan mitigasi risiko yang mungkin dihadapi petugas selama operasional haji.
“Kami lengkapi petugas dengan pengetahuan tambahan untuk mengantisipasi berbagai kondisi dan situasi di lapangan. Namun yang paling kami tekankan adalah bahwa tugas utama petugas haji adalah melayani jemaah,” tegasnya.
Menurut Chandra, disiplin yang dibangun melalui Diklat PPIH adalah disiplin yang berorientasi penuh pada pelayanan.
“Disiplin di sini adalah disiplin untuk melayani jemaah haji. Petugas harus benar-benar memahami dan mengingat tujuan utama mereka bertugas pada musim haji 1447 H/2026 M, yaitu memberikan pelayanan terbaik bagi jemaah,” pungkasnya.
Dengan konsep Diklat “barak” dan pendekatan semi-militer ini, Kementerian Haji dan Umrah RI menegaskan komitmennya menyiapkan petugas haji yang tangguh secara fisik, matang secara mental, disiplin, serta berfokus penuh pada pelayanan dan perlindungan jemaah.
