LEBIH dari satu bulan setelah bencana longsor dan banjir melanda Kabupaten Tapanuli Utara (Taput) pada 25 November 2025, nasib pemukiman warga terdampak masih menggantung. Sejumlah rumah dilaporkan masih tertimbun material longsor dan belum kembali layak huni, sementara kejelasan penanganan dari pemerintah daerah belum terlihat secara nyata di lapangan.
Upaya konfirmasi yang dilakukan Media Indonesia kepada pejabat kunci di lingkungan Pemerintah Kabupaten Taput terkait progres pembersihan material longsor dan pemulihan permukiman warga tidak membuahkan hasil. Para pejabat tersebut memilih tidak memberikan tanggapan.
Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Taput, Bonggas Pasaribu, dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp pada Selasa (30/12) terkait program pembersihan material longsor di rumah warga terdampak, jumlah rumah yang masih tertimbun, lokasi kecamatan dan desa terdampak, hingga standar waktu (timeline) pembersihan pascabencana.
Selain itu, Media Indonesia juga meminta penjelasan mengenai kemungkinan keterbatasan alat berat dan anggaran sebagai kendala utama, serta bentuk koordinasi BPBD dengan dinas teknis dan unsur TNI/Polri dalam percepatan pembersihan permukiman warga. Namun hingga berita ini diturunkan, tidak ada jawaban yang disampaikan. Kepala BPBD Taput memilih bungkam.
Sikap serupa ditunjukkan Bupati Tapanuli Utara, JTP Hutabarat. Konfirmasi yang disampaikan Media Indonesia melalui pesan WhatsApp pribadi pada hari yang sama memuat pertanyaan mengenai hasil nyata yang telah dirasakan langsung oleh warga terdampak lebih dari sebulan pascabencana, khususnya di kawasan permukiman yang hingga kini masih dipenuhi material longsor.
Bupati juga dimintai klarifikasi terkait jumlah final rumah rusak berat, sedang, dan ringan, serta perbedaan antara data resmi Pemerintah Kabupaten Taput dan kondisi riil di lapangan.
Pertanyaan mengenai penetapan target waktu pembersihan total permukiman dan pemulihan kehidupan warga turut disampaikan. Namun hingga Selasa sore, tidak ada respons dari Bupati Taput.
Konfirmasi kepada Sekretaris Daerah (Sekda) Taput, Henry Maraden Mahesa Sitompul, juga berakhir tanpa jawaban. Dalam pesan konfirmasi, Media Indonesia meminta penjelasan mengenai capaian konkret yang telah dirasakan warga terdampak, bukan sekadar pendataan dan rapat koordinasi.
Sekda Taput juga dimintai keterangan terkait masih maraknya pembersihan material longsor secara swadaya oleh warga, meskipun pemerintah telah menetapkan status penanganan bencana.
Selain itu, pertanyaan mengenai jumlah pasti rumah rusak serta besaran anggaran yang telah dicairkan untuk penanganan darurat dan pemulihan pascabencana 25 November termasuk rincian penggunaannya juga diajukan.
Hingga berita ini diturunkan, tidak satu pun pertanyaan tersebut dijawab.
Ketiadaan penjelasan dari para pejabat kunci ini menimbulkan tanda tanya besar di tengah masyarakat. Di lapangan, sebagian warga masih berjuang membersihkan material longsor secara mandiri agar dapat kembali menempati rumah mereka.
Sementara itu, publik belum memperoleh kepastian mengenai arah kebijakan, target pemulihan, serta pertanggungjawaban pemerintah daerah dalam penanganan bencana tersebut. (E-2)
