Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) mencatat, terdapat 112 anak yang teradikalisasi melalui permainan daring atau game online. Karena itu, BNPT memastikan akan mengawasi berbagai platform game online, termasuk Roblox.
"Terakhir, kami monitor, dia (Roblox) akan melakukan identifikasi dengan kamera. Jadi ketika main, platformnya itu langsung meng-capture wajah kita, kalau dia ter-capture wajahnya itu anak-anak, langsung dia nggak bisa mengakses," ujar Kepala BNPT Komisaris Jenderal Polisi (Purn.) Eddy Hartono si Jakarta pada Selasa (30/12), seperti dikutip dari Antara.
Ia menjelaskan, pemerintah telah menerbitkan PP Tunas atau Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Perlindungan Anak, untuk melindungi anak-anak di ruang digital. Dalam aturan tersebut, menurut dia, pemilik platform permainan daring dituntut untuk memberikan verifikasi dan keamanan terhadap siapa yang mengakses.
"Dengan adanya PP Tunas ini mudah-mudahan kami bisa membatasi anak-anak kita yang di bawah 18 tahun supaya tidak mengakses sosial media maupun game online," kata dia.
BNPT juga terus memberikan edukasi dan literasi terkait penyebaran paham radikalisasi di ruang digital.
BNPT juga mengungkapkan, terdapat 112 anak di 26 provinsi teradikalisasi di ruang digital melalui game online atau permainan daring dan media sosial sepanjang tahun 2025. Menurut Eddy, mereka berinteraksi dengan konten radikal terorisme, mengalami kerentanan psikologis, hingga terlibat dalam fenomena lone actor atau aktor tunggal tanpa adanya pertemuan fisik.
“Anak-anak yang terpapar menjadi perhatian serius negara. BNPT bersama Tim Koordinasi Perlindungan Khusus bagi Anak Korban Jaringan Terorisme terus memastikan upaya rehabilitasi, pendampingan psikososial, dan perlindungan hak anak berjalan optimal,” kata Eddy.
Eddy menuturkan jaringan terorisme atau simpatisan Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS) atau Ansharuh Daulah (AD) saat ini menargetkan proses radikalisasi terhadap anak dan remaja. Anak yang direkrut tidak pernah bertemu perekrut langsung dan melakukan baiat mandiri.
Ia menjelaskan, rentang usia anak yang terpapar rata-rata 13 tahun (usia terendah 10 tahun, tertinggi 18 tahun), jauh lebih muda dibandingkan rata-rata pelaku terorisme Indonesia periode 2014-2019 yang berada pada rentang usia 28-35 tahun.
Menurut dia, jaringan atau simpatisan tersebut memanfaatkan kerentanan psikologis remaja pada aspek emosi, perilaku, dan pola pikir, yang dibuktikan bahwa mayoritas anak-anak yang terpapar mengalami trauma secara emosional, seperti perundungan (bullying) serta keluarga tidak utuh (broken home).
"Ini yang terus kami jadi pekerjaan rumah (PR) ke depan, bahwa anak-anak ini tetap menjadi penantian kami untuk melakukan upaya rehabilitasi," ujarnya.
Karena itu, menurut dia, BNPT akan memperkuat strategi kontraradikalisasi dengan mengoordinasikan berbagai program pencegahan, antara lain Sekolah Damai, Kampus Kebangsaan, Desa Siapsiaga, serta penguatan peran Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) di 36 provinsi.
BNPT juga telah membentuk Satuan Tugas Kontra Radikalisasi lintas delapan kementerian/lembaga untuk menyebarluaskan narasi perdamaian dan memperkuat ideologi Pancasila di lingkungan pendidikan dan masyarakat.
Eddy menegaskan perlindungan ruang digital bagi anak merupakan bagian dari upaya deteksi dini dan keterlibatan dini (early warning system dan early engagement) guna memutus mata rantai penyebaran ideologi radikal terorisme.
“BNPT berkomitmen mewujudkan sistem deteksi dini dan keterlibatan dini terhadap penyebaran ideologi radikal terorisme yang mendukung keamanan negara demi tercapainya Indonesia Emas 2045," kata Eddy.
