Buruh Masih Menanti Janji Dedi Mulyadi Revisi Upah Mininum Sektoral 2026

Liputan6.com, Jakarta - Ketua Dewan Pengurus Daerah Federasi Serikat Pekerja Logam, Elektronik, dan Mesin Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP LEM SPSI) Jawa Barat, Muhamad Sidarta mengatakan, pihaknya masih menunggu janji Gubernur Jabar Dedi Mulyadi untuk merevisi upah minimum sektoral kabupaten dan kota (UMSK) 2026.

"Inilah yang ditunggu-tunggu publik, komitmen seorang gubernur yang dipandang memiliki kredibilitas, komitmen dan berintegritas," kata dia di Bandung, Rabu (31/12/2025).

Sidarta menuturkan, UMSK ini bukan sekadar besaran upah, melainkan dasar hukum yang digunakan dalam penetapannya.

Di mana, Pemprov Jabar menyebut UMSK hanya layak diberikan pada sektor dengan risiko kerja tinggi dan sangat tinggi. Namun, PP Nomor 49 Tahun 2025 tentang Pengupahan yang menjadi dasar sah penetapan UMSK, tidak mensyaratkan klasifikasi risiko kerja.

"Klasifikasi risiko kerja tinggi dan sangat tinggi justru berasal dari PP Nomor 82 Tahun 2019, yang sebetulnya hanya untuk mengatur jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian. Regulasi ini berlaku untuk kepentingan jaminan sosial ketenagakerjaan, bukan untuk penetapan upah minimum," jelas Sidarta.

Karena itu, menurutnya, hal ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian, perbedaan tafsir dan bisa jadi cacat hukum.

Selain itu, Sidarta mengingatkan rekomendasi Dewan Pengupahan Kabupaten dan Kota lahir dari dialog sosial tripartit, yang melibatkan pemerintah, pengusaha, dan serikat pekerja.

"Rekomendasi ini merupakan instrumen sah untuk menetapkan UMSK berdasarkan PP Nomor 49 Tahun 2025 tentang Pengupahan," kata Sidarta.