FAJAR, MAKASSAR — Dinas Penataan Ruang (Distaru) Kota Makassar mencatat kinerja positif sepanjang tahun anggaran 2025 dengan realisasi retribusi perizinan bangunan yang melampaui target.
Capaian ini menempatkan Distaru sebagai salah satu organisasi perangkat daerah (OPD) penyumbang pendapatan asli daerah (PAD) yang signifikan bagi Pemerintah Kota Makassar.
Kinerja tersebut ditopang oleh tingginya aktivitas pengurusan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) sepanjang tahun berjalan.
Dari target retribusi sebesar Rp20 miliar, Distaru berhasil membukukan penerimaan di atas angka tersebut, mencerminkan meningkatnya kepatuhan masyarakat dalam mengurus perizinan bangunan sekaligus geliat pembangunan di Makassar.
Capaian pendapatan ini sekaligus menunjukkan kontribusi sektor penataan ruang terhadap penguatan fiskal daerah, di tengah upaya pemerintah menjaga tata kelola anggaran agar tetap patuh terhadap regulasi yang berlaku.
“Alhamdulillah, target retribusi Rp20 miliar sudah kami selesaikan. Bahkan realisasi retribusi kami mencapai sekitar Rp23 miliar lebih, hampir menyentuh Rp24 miliar,” kata Kepala Dinas Penataan Ruang Kota Makassar, Fuad Azis, ditemui di Balai Kota Makassar, Jalan Jenderal Ahmad Yani.
Fuad menjelaskan, retribusi tersebut bersumber dari perizinan tertentu, khususnya Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) yang sebelumnya dikenal sebagai Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Tingginya realisasi retribusi menunjukkan besarnya jumlah permohonan PBG yang diproses sepanjang 2025.
“Retribusinya dari perizinan tertentu, yakni IMB atau PBG. Buktinya, realisasi kita sudah melebihi target yang ditetapkan,” ujarnya.
Meski mencatat capaian pendapatan yang melampaui target, serapan anggaran Distaru hingga Senin, 29 Desember 2025 berada di angka 60,02 persen dari total pagu anggaran sebesar Rp34 miliar. Fuad menegaskan, kondisi tersebut bukan disebabkan kelalaian, melainkan kehati-hatian dalam pengelolaan anggaran.
Tercatat sekitar Rp6,8 miliar atau hampir 20 persen anggaran tidak terealisasi. Dari jumlah tersebut, Rp2,2 miliar merupakan belanja pegawai yang disiapkan sebagai dana cadangan untuk kebutuhan mutasi dan penerimaan pegawai baru, sehingga tidak dapat direalisasikan sembarangan.
“Ini bukan anggaran yang bisa kami ganggu. Data ini jelas di aplikasi, kami tidak mungkin mengada-ada,” tegasnya.
Selain itu, terdapat keterbatasan pada pencairan dana insentif serta belanja modal, khususnya pengadaan jasa konsultansi senilai Rp3,4 miliar yang tidak direalisasikan karena berpotensi bertentangan dengan regulasi.
Distaru memilih menahan pelaksanaan anggaran tersebut setelah berkoordinasi dengan Korsupgah KPK, Monitoring Centre for Prevention (MCP) KPK, dan Inspektorat.
“Kami tidak mau bermasalah di kemudian hari. Tapi kami tetap optimis meningkatkan persentase serapan. Secara hitungan di atas kertas, realisasi hampir 74 persen dan jika beberapa insentif bisa terakomodir, target mendekati 80 persen masih terbuka,” pungkas Fuad.
Capaian tersebut dipaparkan dalam Rapat Evaluasi Keuangan dan Fisik Anggaran Kegiatan SKPD 2025 yang berlangsung di Ruang Sipakalebbi Balai Kota Makassar.
Rapat dipimpin Asisten II Pemkot Makassar, Zainal Ibrahim, dan dihadiri sejumlah kepala OPD yang memaparkan realisasi program anggarannya secara bergiliran.(an)
