Pantau - Sebuah kapal semi pinisi bernama KM Putri Sakinah mengalami kecelakaan laut saat mengangkut 11 penumpang, termasuk enam wisatawan asing asal Spanyol, satu pemandu wisata, dan empat anak buah kapal (ABK) termasuk nakhoda.
Tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi tujuh orang dalam kondisi selamat, terdiri atas empat ABK termasuk nakhoda, dua wisatawan asing, serta satu pemandu wisata.
Empat penumpang lainnya masih dalam pencarian hingga berita ini diturunkan.
Operasi pencarian dan evakuasi melibatkan Basarnas, TNI AL, Polairud, dan masyarakat setempat, yang harus menghadapi cuaca ekstrem dan medan laut yang menantang.
Insiden yang Kembali Pertanyakan Keselamatan Wisata BahariWakil Ketua Komisi VII DPR RI, Lamhot Sinaga, menyoroti insiden ini sebagai bukti lemahnya pengawasan terhadap keselamatan wisata bahari di Indonesia.
"Kecelakaan seperti ini terus berulang, dan negara seringkali hanya hadir setelah korban berjatuhan," ungkapnya.
Ia menilai bahwa pengelolaan wisata bahari cenderung mengabaikan aspek keselamatan demi mengejar keuntungan ekonomi semata.
Menurutnya, masih banyak operator wisata yang beroperasi tanpa pengawasan memadai atas kelayakan kapal, tidak menyediakan alat keselamatan lengkap, serta menggunakan awak kapal tanpa kompetensi dan sertifikasi yang sesuai.
"Keselamatan sering kali hanya menjadi formalitas di atas kertas, padahal wisata bahari adalah sektor berisiko tinggi," ia mengungkapkan.
Lamhot juga mengkritik lemahnya koordinasi antarinstansi seperti Kementerian Pariwisata, Kementerian Perhubungan, dan pemerintah daerah dalam mengawasi operasional wisata laut.
Ia menambahkan bahwa minimnya audit rutin dan absennya sanksi tegas terhadap pelanggaran menjadi faktor berulangnya kecelakaan serupa.
Desakan Evaluasi Menyeluruh dan Tindakan TegasKeterlibatan wisatawan asing dalam insiden ini dikhawatirkan dapat mencoreng citra pariwisata Indonesia di mata dunia internasional.
"Promosi besar-besaran tidak akan berarti jika keselamatan wisatawan diabaikan," tegas Lamhot.
Ia mendesak Kementerian Pariwisata untuk tidak hanya fokus pada target kunjungan, melainkan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap operator wisata bahari, terutama di destinasi unggulan.
Lamhot menekankan pentingnya penerapan standar operasional yang ketat seperti briefing keselamatan, pembatasan kapasitas penumpang, dan larangan berlayar saat kondisi cuaca tidak mendukung.
"Setiap wisatawan berhak mendapatkan informasi yang jujur dan perlindungan maksimal dari negara," ujarnya.
Menurutnya, negara tidak boleh tunduk pada kepentingan bisnis yang mengabaikan keselamatan.
Komisi VII DPR RI berencana memanggil kementerian terkait untuk meminta penjelasan dan menuntut langkah konkret agar tragedi serupa tidak terulang.
"Keselamatan harus menjadi indikator utama keberhasilan sektor pariwisata, bukan sekadar angka kunjungan atau capaian devisa," pungkas Lamhot.
Ia menyimpulkan bahwa jika keselamatan dikorbankan demi promosi pariwisata, itu merupakan kegagalan tata kelola yang nyata.
"Negara harus hadir sebelum tragedi, bukan sesudahnya," tutupnya.
