Banda Aceh: Gubernur Aceh Muzakir Manaf menegaskan Pemerintah Aceh terus bergerak cepat dalam pemulihan pascabencana. Namun, pemulihan di daerah itu membutuhkan dukungan kuat dari Pemerintah Pusat.
Menurut Mualem, langkah cepat telah dilakukan dengan menetapkan status darurat bencana tingkat provinsi serta menyalurkan bantuan kepada masyarakat terdampak di berbagai daerah.
“Pemerintah Aceh sudah bergerak cepat. Namun kami menyadari, pemulihan pascabencana tidak bisa hanya dibebankan kepada daerah. Aceh membutuhkan dukungan kuat dari pemerintah pusat,” kata Mualem, Rabu, 31 Desember 2025.
Baca Juga :
Kapolri Tinjau Kesiapan Lokasi Pembangunan Huntap Polri di Aceh Tamiang
Ia menekankan pentingnya penguatan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah agar seluruh program pemulihan berjalan cepat, terarah, dan tepat sasaran. "Fokus utama adalah perbaikan infrastruktur vital serta penyediaan hunian sementara dan hunian tetap bagi warga yang kehilangan tempat tinggal," ujar Mualem.
Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah turut menambahkan perlunya kebijakan khusus bagi daerah terdampak bencana, terutama terkait pencairan dana desa, Program Keluarga Harapan (PKH), dan bantuan sosial lainnya.
"Kondisi pascabencana membuat sejumlah mekanisme normal tidak dapat diterapkan seperti di daerah lain," ungkap Fadhlullah.
Selain itu, pihaknya mengusulkan agar anggaran pembangunan rumah baru bagi korban banjir yang rumahnya rusak berat di Aceh ditambah menjadi Rp98 juta per unit. "Jumlah tersebut mengacu pada anggaran rumah layak huni yang dibangun Pemerintah Aceh selama ini," jelas Fadhlullah.
Jembatan Tenge Besi di Desa Gemasih, Kecamatan Pintu Rime, Kabupaten Bener Meriah, kembali bisa dilintasi. Foto: Istimewa
