Pembangunan Ratusan Jembatan Bailey Perkuat Kemandirian Industri Baja Nasional

Jakarta: Indonesian Society of Steel Construction (ISSC) menyatakan kesiapan penuh industri konstruksi baja nasional untuk membangun 100 unit jembatan dengan model Bailey per bulan tanpa ketergantungan impor. Ini dilakukan dengan memanfaatkan kapasitas produksi dan keahlian dalam negeri.

Ketua Umum ISSC Budi Harta Winata menegaskan seluruh komponen utama jembatan dengan model Bailey dapat diproduksi oleh industri baja nasional yang tergabung dalam ISSC, baik dari sisi material, fabrikasi, maupun pelaksanaan konstruksi di lapangan.

"Industri baja dan konstruksi nasional sudah sangat siap. Pembangunan 100 jembatan Bailey per bulan dapat dilakukan 100 persen menggunakan produk dalam negeri, tanpa harus mengandalkan impor," tegas Budi dikutip dari keterangan tertulis, Kamis, 1 Januari 2026.

Jembatan Bailey merupakan solusi strategis untuk percepatan konektivitas, terutama di daerah terpencil, wilayah perbatasan, serta area terdampak bencana. Dengan desain modular dan sistem pemasangan yang cepat, jembatan ini dapat dibangun secara efisien dengan tetap memenuhi standar keselamatan dan mutu.
  Baca juga: Janji Benahi Impor Baja dalam Setahun, Purbaya Ancam Bekukan Bea Cukai

(Ilustrasi industri baja. Foto: dok ISCC)
  Perkuat kemandirian industri baja nasional
ISSC menilai pemanfaatan produk baja nasional tidak hanya mempercepat pembangunan infrastruktur, tetapi juga memberikan dampak positif terhadap perekonomian dalam negeri, termasuk peningkatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), penyerapan tenaga kerja, serta penguatan industri baja nasional.

"Momentum pembangunan infrastruktur harus menjadi peluang untuk memperkuat kemandirian industri nasional. ISSC siap mendukung penuh program pemerintah dalam membangun jembatan Bailey yang andal, berkualitas, dan berbasis material produk baja dalam negeri yang telah tersertifikasi SNI dan TKDN sesuai regulasi Pemerintah Indonesia," tegas Budi.

ISSC berharap kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, dan pelaku industri dapat terus diperkuat guna mewujudkan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dan berdaulat secara industri.