Liputan6.com, Jakarta - Anggota Komisi II DPR RI, Deddy Sitorus, menilai usulan kepala daerah dipilih DPRD tidak masuk akal, apalagi alasan yang disampaikan hanya karena ongkos politik yang mahal.
“Alasan utama yang disampaikan ke publik oleh para pengusung ini kan soal biaya pilkada dan praktek politik uang di masyarakat. Menurut saya alasan-alasan itu menunjukkan kurangnya kemauan berpikir dan ketidakmampuan melakukan self critic,” kata Deddy saat dikonfirmasi, Rabu (31/12/2025).
Advertisement
Menurut Deddy, apabila yang dipersoalkan adalah biaya yang harus ditanggung pemerintah, maka ada banyak cara untuk meminimalkan hal itu.
“Misalnya menggabungkan pilkada dengan pemilihan DPRD seperti putusan MK (pemisahan pemilu nasional dengan daerah). Atau, menyatukan pilkada dengan Pilpres (pemisahan pemilu legislatif dengan eksekutif termasuk pilkada). Prinsipnya, pilkada ditumpangkan dengan pemilu lainnya,” ungkapnya.
Politikus PDIP itu mengingatkan, hulu dari biaya paslon yang tinggi dalam pilkada itu dimulai dari partai politik sendiri. Adanya kebiasaan mahar politik hingga megagalan parpol melakukan kaderisasi internal dan rekrutmen calon kepala daerah mendorong budaya politik uang di lapangan.


