Gus Irfan Lantik Pejabat Kemenhaj, Tekankan Kesiapan Menyeluruh Penyelenggaraan Haji 2026

JAKARTA, DISWAY.ID — Menteri Haji dan Umrah Republik Indonesia, Mochamad Irfan Yusuf, melantik pejabat Eselon II, III, dan IV di lingkungan Kementerian Haji dan Umrah, Rabu (31/12/2025).

Pelantikan ini dilakukan sebagai bagian dari penataan organisasi sekaligus penguatan kepemimpinan menghadapi penyelenggaraan ibadah haji dan umrah tahun 2026.

Dalam sambutannya, Mochamad Irfan Yusuf yang akrab disapa Gus Irfan, menegaskan bahwa para pejabat yang baru dilantik langsung dihadapkan pada tantangan strategis. Mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan layanan haji yang kian kompleks dan menuntut ketepatan, kecepatan, serta akuntabilitas tinggi.

BACA JUGA:Petugas Haji 2026 Dibina di 'Barak Militer' Sebulan, Kemenhaj: Disiplin untuk Melayani

Menurut Gus Irfan, kepastian pelunasan biaya haji menjadi fondasi utama dalam memastikan kesiapan layanan pada setiap tahapan penyelenggaraan.

Ia menekankan pentingnya keakuratan data jemaah dan kejelasan informasi publik agar masyarakat memperoleh kepastian sejak awal proses.

“Persiapan ibadah haji 2026 membutuhkan perhatian serius di seluruh lini. Kepastian pelunasan, validitas data jemaah, dan transparansi informasi harus berjalan beriringan,” ujar Gus Irfan.

Ia juga menyoroti peran strategis asrama haji sebagai pintu awal pelayanan jemaah.

Asrama, menurutnya, harus memenuhi standar kelayakan, keamanan, dan kenyamanan, serta ramah bagi jemaah lanjut usia dan penyandang disabilitas.

Pada aspek transportasi udara, Menteri menegaskan perlunya koordinasi yang solid dan berkelanjutan dengan maskapai penerbangan.

BACA JUGA:Kemenhaj Siapkan 75 Dapur Khas Nusantara di Arab Saudi untuk Layani Jemaah Haji 2026

Ketepatan jadwal keberangkatan dan kepulangan, keamanan penerbangan, serta kenyamanan jemaah menjadi indikator penting keberhasilan layanan haji.

Tak kalah krusial, kelengkapan dokumen perjalanan seperti paspor dan visa harus ditopang sistem layanan yang terintegrasi dan akurat.

Hal ini diperlukan untuk mencegah kendala administratif yang berpotensi menghambat proses keberangkatan jemaah.

Selain itu, Gus Irfan mengingatkan agar penyediaan perlengkapan haji dilakukan dengan prinsip tepat jumlah, tepat waktu, dan tepat kualitas.