Kementerian Luar Negeri mendorong semua pihak dalam perang Arab Saudi dan Yaman saling menahan diri. Hal tersebut disampaikan setelah Arab Saudi melakukan pengeboman pada salah satu pelabuhan di Yaman, yakni Pelabuhan Mukalla kemarin, Rabu (31/12).
Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) menyatakan apresiasi pada pihak-pihak terkait untuk menjaga stabilitas dan keamanan di Yaman. Hal tersebut penting agar ada penyelesaian damai melalui dialog politik yang inklusif dan komprehensif.
"Indonesia menegaskan kembali seruannya kepada semua pihak untuk menahan diri dan menghindari tindakan sepihak yang dapat berdampak pada kondisi keamanan," kata Kemenlu melalui akun resmi di X, @Kemlu_RI kemarin, seperti dikutip Kamis (1/1).
Indonesia kembali mendesak seluruh pihak yang terlibat agar menahan diri serta menghindari tindakan sepihak yang berpotensi memperburuk kondisi keamanan dan stabilitas di lapangan. Selain itu, Indonesia menegaskan kembali pentingnya penyelesaian konflik secara damai melalui dialog politik yang inklusif dan komprehensif di bawah koordinasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Upaya tersebut, perlu dilakukan dengan tetap menghormati pemerintahan Yaman yang sah serta menjaga integritas teritorial negara tersebut, demikian pernyataan Kemlu. Beberapa waktu sebelumnya, Kemlu RI juga menyampaikan keprihatinan terhadap meningkatnya ketegangan yang berpotensi memperburuk kondisi keamanan dan menambah penderitaan rakyat Yaman.
Organisasi politik Dewan Transisi Selatan (Southern Transitional Council/STC) Yaman dilaporkan melakukan pergerakan militer sepihak dan mencapai kemajuan teritorial di kegubernuran timur Hadhramaut dan Al-Mahrah. Tindakan-tindakan yang dilakukan oleh STC tersebut telah meningkatkan ketegangan dan mengancam lingkungan keamanan di Yaman.
Serangkan di YamanJuru Bicara Komando Pasukan Campuran Arab Saudi Mayjen Turki al-Maliki menjelaskan pengeboman dilakukan setelah mengkonfirmasi intelijen terkait pengiriman senjata melalui Pelabuhan Mukalla. Intelijen tersebut menunjukkan masuknya 80 kendaraan berisi senjata api yang berencana dikirim ke daerah konflik.
Al-Maliki mengkonfirmasi seluruh kendaraan tersebut berisi senjata api saat seluruh pekerja di pelabuhan tersebut dievakuasi saat kapal tiba. Seluruh kendaraan tersebut telah dikirim ke Pangkalan Al-Rayyan yang menjadi basis militer Uni Emirat Arab di Yaman.
Pengiriman senjata tersebut dihadiri oleh 10 warga negara UAE beserta pihak-pihak yang dinilai mengeskalasi perang Arab Saudi-Yaman. al-Maliki mengaku telah memberitahu pemerintah UAE bahwa pemasukan senjata api dan pengiriman senjata api ke Pangkalan Al-Rayyan tidak bisa diterima.
Namun pemberitahuan tersebut tidak diindahkan lantaran pemerintah UAE hanya mengembalikan 80 mobil logistik ke Pelabuhan Mukalla. Sementara itu, senjata api yang sebelumnya di dalam kendaraan tersebut masih ada di Pangkalan Al-Rayyan hingga saat ini.
"Sebelum fajar, kami melakukan operasi militer di Pelabuhan Mukalla untuk menghindari korban jiwa dan kerusakan properti setelah mematuhi aturan konflik," kata al-Maliki.
Sebelumnya, Dewan Transisi Selatan atau Southern Transitional Council (STC) Yaman yang didukung UEA, dilaporkan melancarkan serangan untuk menguasai Hadhramaut, setelah bentrok dengan faksi-faksi yang bersekutu dengan pemerintah Yaman yang didukung Arab Saudi. STC juga menguasai provinsi al-Mahra di tenggara, yang berbatasan dengan Oman.
Ancaman tersebut dilayangkan setelah STC melancarkan serangan ke kelompok yang didukung Arab Saudi di Hadhramaut dan al-Mahra, tiga minggu setelah Putra Mahkota Saudi Mohammed bin Salman menyampaikan kekhawatiran tentang perang saudara di Sudan kepada Presiden Amerika Serikat Donald Trump selama kunjungan ke Gedung Putih.
Hadhramaut yang diambil alih oleh STC, merupakan wilayah terbesar dan terkaya di Yaman, serta memiliki hubungan erat dengan Arab Saudi. Dikutip dari Financial Times, beberapa analis menduga serangan STC dan pernyataan Putra Mahkota Saudi Mohammed bin Salman berkaitan.
UEA disebut kesal karena Pangeran Mohammed telah mengangkat peran Pasukan Pendukung Cepat atau Rapid Support Forces (RSF) paramiliter dalam konflik Sudan.
Peran UEA di Sudan semakin menjadi sorotan, karena diduga telah memasok senjata kepada RSF, yang menghadapi tuduhan genosida. Namun Abu Dhabi membantah mempersenjatai RSF. Arab Saudi dianggap sebagai pendukung Angkatan Bersenjata Sudan, saingan utama RSF.
